Sekolah Rakyat Wajib Prioritaskan Anak Kurang Mampu, DPRD Kukar Soroti Minimnya Sosialisasi

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian.

INFOBENUA.COM,KUKAR – Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kukar.

Meski dianggap memiliki semangat sosial yang tinggi, pelaksanaan program ini dinilai belum cukup matang untuk langsung diterapkan secara luas.

Anggota Komisi IV, Sopan Sopian, mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas atau sekadar menjadi formalitas.

Menurutnya, tanpa sosialisasi yang menyeluruh, risiko salah sasaran sangat mungkin terjadi. Ia menyoroti bahwa program ini seharusnya menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar memiliki keinginan melanjutkan pendidikan.

“Kalau tidak disosialisasikan secara benar, jangan sampai yang masuk malah orang mampu atau karena titipan. Program ini harusnya menyasar mereka yang betul-betul butuh,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Kukar, pada Jumat (27/6/2025).

Ia juga menyebutkan pentingnya peran keluarga dalam mendorong anak untuk mengikuti pendidikan alternatif ini. Menurutnya, tanggung jawab pendidikan bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal dorongan dari rumah.

“Orang tua harus mendukung, bukan justru menyerahkan semua pada pemerintah. Kalau tidak ada kesadaran dari keluarga, program ini bisa berhenti di tengah jalan,” tambahnya.

DPRD sendiri hingga saat ini belum membahas anggaran khusus untuk Sekolah Rakyat. Namun, Sopan menegaskan bahwa dukungan terhadap sektor pendidikan tetap ada, terutama melalui alokasi anggaran 20 persen yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

“Pembahasan formalnya memang belum ada. Tapi kami di Komisi IV akan selalu beri perhatian pada program-program pendidikan, apalagi yang menyasar anak-anak tak mampu,” jelas politisi Fraksi Gerindra ini.

Komisi IV juga berencana duduk bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk memperjelas mekanisme teknis program. Hal itu mencakup proses seleksi, tahapan masuk, hingga sistem pengawasan agar pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan awal.

“Kami ingin tahu jelas, bagaimana tahapan seleksi, siapa yang verifikasi, dan bagaimana memastikan penerimanya memang layak. Itu semua harus transparan,” tegasnya.

Sopan menyampaikan, pihaknya tidak ingin Sekolah Rakyat hanya menjadi program populis yang berjalan tanpa arah. Ia menegaskan pentingnya integritas semua pihak agar program ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang.

“Sekali lagi, jangan sampai program ini hanya bagus di narasi. Kita ingin ada hasil nyata dan kebermanfaatan untuk anak-anak yang selama ini belum tersentuh sekolah formal,” katanya.

Di tengah tantangan sosial yang dihadapi Kukar, Sekolah Rakyat dinilai bisa menjadi solusi konkret mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Namun, menurut Sopan, itu hanya akan tercapai jika program dijalankan dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

“Harapan kami sederhana: tidak ada lagi anak-anak di Kukar yang tertinggal karena soal biaya. Semua harus punya peluang untuk belajar dan maju,” tutupnya. (Adv)

penulis Farid editor eka mandiri