Sekolah Baru Sepi Peminat, DPRD Samarinda Sebut Stigma Sekolah Favorit Masih Jadi Masalah

Teks foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Infobenua.com Samarinda —Setiap tahun ajaran baru, ribuan orang tua di Samarinda masih berbondong-bondong mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya, sekolah tertentu dibanjiri pendaftar, sementara sekolah lain kesulitan memenuhi kuota peserta didik.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan persoalan tersebut tidak terjadi karena kurangnya informasi dari pemerintah. Daya tampung sekolah, jumlah rombongan belajar hingga rayonisasi telah diumumkan jauh sebelum proses penerimaan murid baru dimulai.

Namun di lapangan, banyak orang tua tetap memprioritaskan sekolah-sekolah tertentu meski peluang diterima relatif kecil.

“Informasi kuota dan rayonisasi sebenarnya sudah dibuka. Persoalannya, masyarakat masih menumpuk di sekolah yang dianggap favorit,” ujarnya (20/6/2026).

Menurut Sri Puji, pilihan orang tua sering kali dipengaruhi faktor nonakademik. Ada yang ingin anaknya bersekolah di almamater keluarga, ada pula yang mengikuti keinginan anak agar tetap satu sekolah dengan teman-temannya.

Akibatnya, sekolah yang berada di kawasan padat penduduk seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan terus menerima lonjakan pendaftar setiap tahun.

Di sisi lain, sekolah yang lebih baru justru belum mendapat kepercayaan yang sama dari masyarakat.

Ia mencontohkan masih banyak warga yang lebih memilih mendaftarkan anak ke SMP Negeri 2 atau SMP Negeri 6 dibanding sekolah yang baru beroperasi meski fasilitas dan tenaga pengajarnya telah disiapkan pemerintah.

“Masih ada anggapan kalau sekolah baru kualitasnya di bawah sekolah lama. Padahal belum tentu begitu,” katanya.

Sri Puji menilai cara pandang tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan pendidikan di Samarinda. Sebab pemerintah telah melakukan berbagai langkah, mulai dari pemerataan guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik hingga pembenahan sarana dan prasarana sekolah.

Menurutnya, kualitas pendidikan tidak bisa hanya diukur dari nama besar atau reputasi sekolah.

“Sekolah yang selama ini dianggap unggulan juga pernah menghadapi berbagai persoalan. Jadi kualitas sekolah tidak bisa dinilai hanya dari labelnya,” tegasnya.

Karena itu, ia berharap masyarakat mulai melihat kualitas sekolah secara lebih objektif.

Dengan begitu, distribusi peserta didik dapat lebih merata dan persoalan penumpukan pendaftar di sekolah tertentu tidak terus berulang setiap tahun.

“Pemerintah terus memperbaiki kualitas pendidikan di semua wilayah. Tinggal bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah itu bisa ikut tumbuh,” pungkasnya.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri