Sarkowi Absen Paripurna: Kan Saya dari Awal Tidak Sepakat Hak Angket!

Teks foto:Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry

Infobenua.com Samarinda — Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengaku sengaja tidak menghadiri Rapat Paripurna usulan hak angket DPRD Kaltim terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, Rabu (10/6/2026).

Sarkowi menegaskan dirinya sejak awal memang tidak sejalan dengan penggunaan hak angket dan lebih memilih hak interpelasi sebagai langkah pengawasan terhadap pemerintah daerah.

“Saya tidak setuju angket. Hak pengawasan DPR itu hak personal anggota, bukan hak fraksi,” kata Sarkowi saat diwawancarai awak media.

Pernyataan itu sekaligus menjawab rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna yang akhirnya ditunda akibat tidak memenuhi syarat kuorum.

Dari total 55 anggota DPRD Kaltim, rapat hak angket wajib dihadiri sedikitnya 41 anggota, namun jumlah kehadiran hanya mencapai 32 orang.

Menurut Sarkowi, ketidakhadirannya merupakan bentuk sikap politik yang konsisten sejak awal pembahasan hak angket bergulir di DPRD Kaltim.

Ia menilai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah seharusnya dilakukan secara bertahap melalui hak interpelasi terlebih dahulu, sebelum masuk ke penggunaan hak angket.

“Harusnya ditanya dulu melalui forum interpelasi, gubernur dan perangkat daerah menjawab. Menurut saya itu lebih pas, bukan langsung angket,” ujarnya.

Sarkowi juga mengaku sengaja tidak hadir karena tidak ingin kehadirannya dihitung sebagai bagian dari syarat kuorum rapat paripurna hak angket.

Menurut dia, apabila dirinya hadir dan tercatat sebagai peserta rapat, hal itu justru akan menimbulkan kesan ambigu terhadap sikap politik yang sejak awal menolak penggunaan hak angket.

“Kalau saya hadir, nama saya tercatat sebagai peserta paripurna. Itu jadi ambigu dengan sikap saya yang dari awal tidak sepakat,” katanya.

Ia menegaskan penolakannya terhadap hak angket didasarkan pada pertimbangan aturan, mekanisme pengawasan DPRD, hingga dinamika politik yang berkembang di internal dewan.

“Kalau saya berbicara soal aturan dan mekanisme, forum yang lebih tepat itu interpelasi,” demikian Sarkowi.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri