Sapto Setyo Soroti Seleksi Direksi Perusda Kaltim: Harus Terbuka, Bukan Ajang Titipan!

Keterangan foto Wakil ketua komisi ll DPRD Kaltim,Sapto Setyo

Infobenua.com.Samarinda: Jelang perombakan jajaran direksi perusahaan daerah (Perusda) di Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mewanti-wanti agar proses seleksi tidak dijadikan ajang titipan.

Ia mengingatkan agar seleksi bebas dari praktik titipan dan benar-benar dilakukan secara terbuka.

“Biasanya ini rawan titipan-titipan. Tapi nanti bisa dilihat online siapa yang ikut seleksi. Bisa dicek latar belakangnya. Itu penting supaya publik tahu dan prosesnya tidak diam-diam,” ujar Sapto (24/5/2025).

Sapto menyebut, pergantian direksi sejumlah Perusda akan dilakukan dalam rentang waktu Mei hingga Juli 2025. Namun ia menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

“Soal waktunya, tunggu tanggal main dari Pak Gubernur. Semua wewenang soal Perusda ada di beliau. Yang jelas masa jabatan mereka akan berakhir antara bulan 5, 6, atau 7,” jelasnya.

Politikus Golkar itu menekankan agar orang yang dipilih benar-benar memiliki kualifikasi. Ia mengingatkan pentingnya prinsip “the right man on the right job” dalam memilih direksi Perusda.

“Saya minta yang dipilih nanti adalah orang profesional. Harus punya kapasitas, kapabilitas, integritas, motivasi, dan inovasi. Jangan cuma datang kerja biasa, tapi juga bisa bawa perubahan untuk tingkatkan PAD,” tegas pria asal Madiun itu.

Sapto juga menolak jika kedekatan personal dijadikan alasan utama dalam penunjukan jabatan strategis. Menurutnya, profesionalisme dan kualitas tetap jadi tolok ukur utama.

“Kalau kamu teman saya, tapi nilaimu jelek, ya ngapain dipilih. Tapi kalau kamu profesional dan hasilnya bagus, kenapa tidak? Bukan soal siapa kenal siapa, tapi kualitas,” tegasnya.

Ia pun mendukung agar proses seleksi direksi Perusda dilakukan secara terbuka, mulai dari pengumuman peserta, tahapan seleksi, hingga hasil akhir. Ia menegaskan, panitia seleksi harus independen dan bebas dari intervensi politik.

“Masyarakat Kaltim harus bisa mengakses informasinya. Supaya publik bisa ikut mengawasi. Ini uang rakyat, ini aset daerah. Kita tidak boleh main-main,” ujarnya.

Sapto memastikan Komisi II DPRD Kaltim akan mengawal ketat proses ini. Ia menyebut banyak Perusda yang perlu dievaluasi total, meski enggan menyebut nama secara rinci.

“Pokoknya banyak. Semuanya perlu dievaluasi. Saya harap seleksi ini bisa jadi momentum perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim,” pungkasnya.

Penulis Frida editor Eka mandiri