Ribuan Warga Siap Kepung Kantor Gubernur, Tuntut Akhiri Dinasti dan Desak Rudy Mas’ud Mundur

Teks foto: Posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di Depan Mal Lembuswana

Infobenua.com Samarinda —— Gelombang protes terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kian menguat.

Sebanyak 4.075 massa dari berbagai elemen masyarakat dipastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim pada 21 April 2026 mendatang.

Aksi yang digalang Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan publik, mulai dari dugaan praktik politik dinasti hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Koordinator Aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan tuntutan utama massa adalah menghentikan praktik nepotisme yang dinilai merusak sistem pemerintahan.

“Tatanan pemerintahan kalau sudah dikuasai satu keluarga itu tidak sehat. Dampaknya ke semua sektor, termasuk ekonomi dan fungsi pengawasan DPRD yang tidak berjalan maksimal,” ujar Erly, Senin (13/4/2026).

Selain isu dinasti, massa juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Di antaranya rencana renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur senilai Rp25 miliar, serta wacana pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar.

Menurut Erly, kebijakan tersebut memicu kemarahan publik karena dinilai lebih mengutamakan fasilitas pejabat dibanding kebutuhan mendesak masyarakat.

“Masyarakat melihat kebijakan ini menyakiti hati rakyat. Banyak persoalan muncul selama satu tahun lebih kepemimpinan beliau,” tegasnya.

Tak hanya itu, Erly secara terbuka meminta Rudy Mas’ud untuk melakukan introspeksi, bahkan mengusulkan agar gubernur mundur dari jabatannya guna meredam kegaduhan yang terjadi di daerah.

“Saya memohon kepada Pak Rudy untuk mundur. Mari introspeksi bersama, karena saat ini Kaltim sedang gaduh,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah harus melalui proses konstitusional, mulai dari usulan DPRD, pemeriksaan di Mahkamah Agung, hingga keputusan Presiden atau Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi isu bahwa aksi tersebut ditunggangi kepentingan politik, Erly membantah tegas.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini murni aspirasi masyarakat, bukan kelanjutan kontestasi Pilkada.

“Tidak ada lagi 01 atau 02. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi perjuangan untuk masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri