Pengangguran Masih Tinggi, DPRD Samarinda Pertanyakan Serapan Tenaga Kerja Lokal

Teks foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar

Infobenua.com Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mempertanyakan minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam sejumlah proyek infrastruktur besar di Samarinda.

Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan besarnya anggaran pembangunan yang digelontorkan pemerintah daerah.

Anhar mengatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Samarinda pada 2025 masih berada di angka 5,75 persen. Menurutnya, angka tersebut seharusnya dapat ditekan seiring banyaknya proyek pembangunan yang berjalan menggunakan APBD.

“Kalau kita melihat, program pembangunan pemerintah cukup banyak seperti Teras Samarinda, Terowongan Samarinda, dan proyek lainnya. Tetapi serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut sangat minim,” kata Anhar saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda (20/5/2026).

Ia menjelaskan, APBD Samarinda pada 2025 mencapai Rp5,1 triliun. Meski pada 2026 mengalami penurunan menjadi Rp3,1 triliun, penggunaan anggaran daerah tetap harus diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Menurut Anhar, sebagian besar proyek justru lebih banyak melibatkan pekerja dari luar daerah, termasuk penggunaan material yang didatangkan dari luar Kalimantan Timur.

“Seperti pembangunan Terowongan Samarinda, mayoritas pekerjanya dari luar daerah. Belanja barangnya juga dari Surabaya dan Jakarta. Otomatis perputaran ekonominya tidak di daerah sendiri,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat Samarinda kehilangan potensi perputaran ekonomi dan pendapatan pajak daerah karena transaksi proyek lebih banyak terjadi di luar kota.

“Transaksinya di sana, maka pajaknya masuk ke luar daerah juga. Samarinda tidak dapat apa-apa,” tegasnya.

Anhar juga membandingkan kondisi ekonomi Samarinda dengan Balikpapan. Berdasarkan data yang dimilikinya, pendapatan per kapita masyarakat Samarinda masih jauh di bawah Balikpapan.

“Per kapita kita hanya di angka Rp85 juta per tahun atau sekitar Rp6 juta sampai Rp7 juta per bulan. Dibandingkan dengan Balikpapan, per kapitanya sudah menembus Rp222 juta per tahun atau setara Rp16 juta sampai Rp17 juta per bulan,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat lebih memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal serta belanja material di dalam daerah agar proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri