APMK Ancam Bawa Dugaan Penyimpangan Kebijakan Pemprov Kaltim ke KPK dan Kejagung

Teks foto: Koordinator APMK, Erly Sopiansyah

Infobenua.com Samarinda —Aksi demonstrasi jilid II kembali digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) di Samarinda, Kamis (21/5/2026). Massa aksi mendesak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bertanggung jawab atas sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

Aksi berlangsung di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim sejak pukul 13.00 Wita dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, mengatakan pihaknya meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya. Jika tidak, APMK mendesak Rudy selaku Ketua Golkar Kaltim agar menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Kaltim menyetujui pengguliran hak angket.

“Kalau tidak mau mundur, maka kita meminta agar Pak Rudy sebagai Ketua Golkar Kaltim untuk menginstruksikan agar partainya menyetujui permintaan hak angket digulirkan,” kata Erly.

Menurutnya, masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud karena sejumlah kebijakan dianggap tidak berpihak kepada rakyat. APMK menyoroti polemik penggunaan anggaran daerah, mulai dari pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur.

“Kami sudah tidak percaya lagi dengan Pak Rudy Mas’ud, karena baru satu tahun setengah saja harmonis masyarakat sudah ambruk, anggaran untuk masyarakat dihabiskan untuk berfoya-foya. Jangan sampai ini berlanjut sampai lima tahun,” ujarnya.

Erly menegaskan aksi demonstrasi tidak akan berhenti di Samarinda. Dalam waktu dekat, massa aksi berencana membawa tuntutan dan sejumlah dokumen dugaan penyimpangan kebijakan pemerintah daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

“Kita juga akan persiapkan aksi di KPK dan Kejagung di Jakarta dalam waktu secepatnya,” tegasnya.

APMK mengklaim telah mengantongi sejumlah data dan dokumen yang disebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Nanti kita akan menyampaikan semua, termasuk data-data yang kita punya hasil temuan-temuan kami dan itu sangat sensitif,” demikian Erly Sopiansyah.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri