Pemprov Kaltim Fokus Diversifikasi Sumber PAD di Tengah Penyesuaian Tarif PKB

Ket foto : Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati.

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong upaya diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Langkah ini dilakukan seiring penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, capaian PAD telah menyentuh angka Rp2,8 triliun atau sekitar 28,75 persen dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp10,35 triliun.

“Komponen terbesar PAD kita masih berasal dari pajak daerah. Kontribusinya mencapai sekitar 83,76 persen atau sekitar Rp8,4 triliun dari total keseluruhan target,” ujar Ismiati saat ditemui di Samarinda, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa sejumlah penyesuaian terhadap struktur pajak dan retribusi daerah, termasuk target penerimaan PAD dari tahun ke tahun.

“Salah satu dampak yang paling terasa adalah penyesuaian tarif PKB. Tahun lalu kita menargetkan Rp1,5 triliun dari sektor ini, namun tahun ini targetnya turun menjadi Rp1 triliun karena tarif yang lebih rendah,” paparnya.

Lebih lanjut, Ismiati menyampaikan bahwa sebagian dari penerimaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kini langsung dialokasikan ke kas pemerintah kabupaten/kota, sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, Pemprov tetap optimistis dapat meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor lainnya untuk menopang pembiayaan pembangunan di Kaltim.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp9,8 triliun baru terealisasi sebesar 19,47 persen atau sekitar Rp1,9 triliun hingga awal Mei 2025.

“Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengintervensi mekanisme penyaluran dana transfer dari pusat karena adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,” tutur Ismiati.

Namun demikian, ia menekankan bahwa Pemprov tetap berkomitmen untuk memaksimalkan potensi sektor-sektor alternatif sesuai arahan Gubernur Kalimantan Timur.

“Fokus kami ke depan adalah menggali sumber-sumber pendapatan baru dari sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga tengah mendorong optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD. Salah satu langkah strategis yang tengah dijajaki adalah pengalihan pengelolaan alur Sungai Mahakam ke BUMD.

Ismiati juga menyinggung pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi pergeseran sumber penerimaan daerah di masa depan, terutama terkait transisi menuju energi terbarukan.

“Saat ini, Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam, khususnya pertambangan, masih mendominasi komposisi pendapatan transfer, dengan nilai sekitar Rp8,1 triliun dari total Rp9,8 triliun,” jelasnya.

(ADV Diskominfo Kaltim)

Penulis Ainun Editor Eka Mandiri