Pemkot Samarinda Prioritaskan Pelunasan Utang Daerah dalam APBD 2026

Ket. Foto: Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Infobenua.com Samarinda — Beban utang daerah yang terbentuk pada 2025 membuat Pemerintah Kota Samarinda melakukan penyesuaian besar dalam kebijakan anggaran tahun 2026. Mayoritas anggaran daerah tahun ini diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang.

Wali Kota Samarind, Andi Harun, mengatakan kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan APBD yang mengalami perubahan di tengah tahun berjalan, terutama setelah adanya efisiensi dan penyesuaian kebijakan.

Menurutnya, belanja daerah sebelumnya telah disusun berdasarkan proyeksi penerimaan awal. Namun ketika terjadi penyesuaian, terdapat selisih pembiayaan yang kemudian menjadi kewajiban utang.

“Dalam pelaksanaan APBD terdapat sejumlah penyesuaian fiskal. Karena belanja telah dirancang berdasarkan asumsi penerimaan sebelumnya, maka ketika terjadi perubahan muncul kewajiban yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Samarinda memutuskan menjadikan pelunasan utang sebagai fokus utama dalam pengelolaan APBD 2026.

Sekitar 80 persen anggaran dialokasikan untuk pembayaran utang, sementara 20 persen sisanya tetap diprioritaskan untuk menjaga pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penting.

“Penyelesaian kewajiban utang menjadi prioritas kami tahun ini, namun pelayanan publik yang mendasar tetap harus berjalan dan tidak boleh terganggu,” kata Andi Harun.

Ia memastikan keterbatasan ruang fiskal tidak akan menghentikan pelayanan dasar. Pemerintah hanya akan memperketat prioritas pembangunan dengan memilih program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi warga.

Pemkot menargetkan kondisi fiskal Samarinda dapat kembali lebih stabil pada 2027 setelah seluruh beban pembayaran terselesaikan.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri