Parkir Semrawut di Tempat Usaha Jadi Sorotan, DPRD Samarinda Minta Pemkot Bertindak

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar

Infobenua.com Samarinda — Persoalan parkir kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Sejumlah tempat usaha baru di kota ini dinilai masih mengabaikan penyediaan lahan parkir, sehingga kendaraan pengunjung kerap memadati bahu jalan hingga jalan lingkungan warga.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menegaskan penggunaan bahu jalan sebagai area parkir tidak bisa terus dibiarkan karena berdampak pada kemacetan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

“Kalau parkir sampai memakai bahu jalan tentu tidak boleh. Jangan karena kepentingan usaha, masyarakat lain yang dirugikan,” ujar Deni saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda (10/6/2026).

Menurutnya, masih ada pelaku usaha yang membuka tempat bisnis tanpa memperhitungkan kebutuhan parkir. Akibatnya, area sekitar lokasi usaha menjadi semrawut ketika jumlah pengunjung meningkat.

Deni mengatakan DPRD tidak melarang pertumbuhan usaha di Samarinda. Namun, pelaku usaha diminta tetap memenuhi aturan sebelum mulai beroperasi, termasuk soal penyediaan kantong parkir.

“Seharusnya sudah dipikirkan dari awal. Kalau memang usahanya besar, maka lahan parkirnya juga harus disiapkan,” katanya.

Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik usaha yang diduga tidak memiliki fasilitas parkir memadai.

Langkah itu dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mengevaluasi pengawasan pemerintah.

Selain itu, DPRD juga menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap perizinan usaha. Deni menyebut ada sejumlah tempat usaha yang sudah beroperasi meski dokumen perizinannya belum lengkap.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan pengawasan dari instansi terkait belum berjalan maksimal.

“Kadang baru diketahui setelah tempatnya viral dan ramai pengunjung. Padahal seharusnya sebelum buka semua izin sudah tuntas,” ucapnya.

Ia meminta pemerintah kota lebih ketat melakukan pengawasan terhadap usaha baru agar persoalan parkir dan perizinan tidak terus berulang.

“Pemerintah harus lebih aktif melakukan kontrol supaya aturan yang ada benar-benar dijalankan,” demikian Deni.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri