Legislator Kukar Soroti Efektivitas dan Ketepatan Sasaran Program Bantuan Pemkab

Foto: Anggota Komisi I, Jamhari.

INFOBENUA.COM, KUKAR – Masalah efektivitas bantuan pemerintah Kabupaten kembali menjadi perhatian anggota legislatif di Kutai Kartanegara (Kukar).

Komisi I DPRD Kukar, menyoroti terhadap sejumlah program bantuan yang dinilai tidak lagi relevan dan rawan disalahgunakan.

Salah satu kritik disampaikan oleh Anggota Komisi I, Jamhari, yang menyoroti lemahnya pengawasan dan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembangunan.

Menurutnya, situasi ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat bahwa anggaran daerah hanya mengandalkan dana transfer dari pusat, sementara sejumlah program bantuan justru tidak berdampak signifikan di lapangan.

“Contohnya, sampai hari ini masih ada pembagian perahu kecil. Saya kurang tahu pasti anggarannya, mungkin sekitar 15 juta atau lebih per unit. Tapi faktanya, banyak dari perahu-perahu itu, terutama mesinnya, malah dijual oleh penerimanya,” ucap Jamhari saat rapat RPJMD bersama jajaran Pemkab Kukar.

Persoalan ini, menurutnya, tidak hanya menyangkut program yang keliru, tetapi juga menyentuh fungsi pengawasan DPRD. Ia menilai, pengawasan belum berjalan maksimal, bahkan kadang berada dalam posisi yang tidak nyaman.

“Kita sebagai DPR ini kan punya fungsi pengawasan. Tapi pengawasan kita ini sampai di mana, Ketua? Kadang kita justru ditawari beli mesin dari bantuan tersebut. Bayangkan, kita yang seharusnya mengawasi malah ditawari seperti itu. Kan lucu,” ujarnya.

Jamhari juga menyinggung rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar yang membuat sejumlah pihak masih melontarkan kritik bahwa anggaran pembangunan di daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

“Misalnya, ada yang mengatakan bahwa kita ini hanya menghabiskan dana transfer dari pusat. Bahasa-bahasa seperti itu sering muncul dan sampai ke telinga kami saat turun ke lapangan,” ungkapnya.

Pernyataan itu disampaikan sembari mengapresiasi kinerja Sekda dan Bappeda Kukar yang dianggap sudah bekerja luar biasa, namun tetap dihadapkan pada realita keterbatasan fiskal dan persoalan efektivitas anggaran.

Dalam pandangannya, transparansi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, ia memilih menyampaikan kondisi di lapangan secara terbuka agar menjadi perhatian bersama.

“Daripada tidak dibicarakan, nanti masyarakat justru mencari-cari alasan sendiri dan kita dianggap tutup mata. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya dengar langsung di lapangan,” kata Jamhari.

Ia berharap ke depan pengawasan terhadap program bantuan bisa ditingkatkan dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

“Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tutupnya. (Adv)

penulis farit