Lakukan RDP, Komisi I Akan Tinjau Lahan Yang Masih Bermasalah Pada Lahan Jalur Tol Balikpapan-Samarinda

Foto Komisi l saat menggelar RDP dengan pemilik Lahan

InfoBenua. Com -Samarinda– Komisi I DPRD Prov. Kaltim akan tinjau lokasi tanah milik warga yang dibangun jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang diduga terjadi kesalahan pembayaran. Selasa, (30/05/23).

Setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan warga pemilik lahan, tentang meminta penjelasan dan klarifikasi terkait salah bayar dana konsinyasi pembebasan lahan jalan tol Balikpapan Samarinda di wilayah patok merah RT 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan pada sidang perkara nomor 62/pdt.G/2022 tanggal 16 Maret 2023 yang memenangkan Bapak Amiruddin lindrang atas gugatan perdata salah bayar dana konsinyasi pembayaran tanah oleh tim verifikasi pembebasan lahan jalan tol Balikpapan Samarinda, Komisi I DPRD Kaltim pun mendapati beberapa hal yang dianggap perlu untuk di tindaklanjuti.

Baharudin Demmu, selaku Ketua Komisi I DPRD Kaltim mengatakan, jika terdapat ketidak telitian dari tim pembebasan lahan yang saat itu mengurusi pembebasan lahan untuk pembangunan Tol.

“Iya ketidak ketelitiannya sebenarnya tim pembebasan itu, uang itu diterima oleh dua orang, dan dari dua orang ini, satu orangnya dibagi untuk 20 orang,” ucapnya

Dengan dimenangkannya gugatan oleh pengadilan tingkat I yang dilayangkan oleh Bapak Amiruddin Lindrang, Demmu menilai, jika memang, persoalan ini akan menempuh jalur hukum.

“Itu jelas kan dalam gugatan di pengadilan kan dan pengadilan pertama itu kan keputusannya tidak meloloskan, dan di pengadilan kedua itu si Pak Amiruddin ini disetujui gugatannya oleh pengadilan. Dan akhirnya, ya memang harus dibawa ke proses hukum,” jelasnya.

Foto Saat  Gelar Rapat dengar pendapat dengan pemilik lahan dengan komisi l dihadiri Kanwil BPN

“Menariknya, Pak Amiruddin ini menganggap jika lahan yang dibayarkan itu bukan punya dia atau salah bayar. Acuannya itu dari data SKHGB, bahwa wilayah tanah yang dibayarkan itu bukan masuk pada wilayahnya, tanahnya itu jauh dari jalan Tol nya,” sambungnya.

Politisi PAN tersebut juga mengingatkan kepada pemerintah, untuk selalu berhati-hati jika akan membuka lahan. Pasalnya, konflik lahan selalu berkepanjangan.

“Untuk itu, saya tegaskan ke pemerintah provinsi, bahwa harus hati-hati, karena konflik lahan ini muncul terus,” ingatnya.

Dengan demikian, ia juga bersama dengan Komisi I, nantinya akan melakukan pengecekkan lahan yang sedang berkonflik tersebut

“Untuk kejelasan itu, kedepannya kita akan kunjungan ke lokasi tanah itu. Mana yang belum dibayar, yang mana punya pak Amiruddin dan yang mana yang dibayar,” tandasnya.

Amiruddin Lindrang ketika dikompirmasi awak media dikantor DPRD Kaltim

Disisi lain, Amiruddin Lindrang Warga yang memenangkan gugatan mengatakan, jika memang di Kaltim sendiri, pembangunan Jalan Tol justru menimbulkan konflik yang sampai sekarang masih belum terselesaikan, seperti tumpang tindih.

“Tapi tanah saya ini persoalannya bukan tumpang tindih, tetapi ada mafia tanah yang mengaku-ngaku sebagai pemiliknya. Dan tanah saya bukan overlap dengan surat-surat, bukan. Makanya saya kejar PUPR, Pertanahan, satker kenapa mereka bisa mengidentifikasi sebuah lahan dengan alasan yang berbeda, lalu kenapa ada pembayaran konsinyasi berdasar undang-undang yang di labrak oleh teman-teman. Makanya putusan di pengadilan tingkat pertama saya menang, dan mereka semua dinyatakan perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Untuk itu, Amiruddin mengatakan, jika apa yang telah dilakukan dirinya dengan melaporkan kepada DPRD Kaltim untuk difasilitasi, adalah untuk mencari jalan tengah atas persoalan yang masih berlanjut.

“Saya disini mencari jalan tengahnya bagaimana, bahwasannya berdasarkan data mereka baru membebaskan tiga ribu lahan, tapi menguasai sepuluh ribu lahan, makanya saya sampaikan ke DPRD Kaltim agar di tindaklanjuti,” ucapnya.

“Kita ini dekat dengan IKN. Bayangkan jika nanti pasti ada tol-tol yang lain, jika masih seperti ini sistem pengurusannya, bagaimana? Pasti akan terus bermasalah,” lanjutnya.

Menurutnya, tim pembebasan lahan pastinya memahami soal aturan yang berlaku. Namun, kata dia, hak tersebut justru juga dilanggar oleh tim pembebasan lahan

“Mereka itu memahami UU nomor 2 tahun 2012, kalau ada permasalahan atau sengketa maka harus di konsinyasi kan, tapi dalam satu sisi mereka melanggar itu, sudah tau masih di sengketa kan kenapa BPN mengeluarkan surat pengantar untuk pencarian, kan itu perbuatan melanggar hukumnya. Seharusnya kalau ada gugatan, dari BPN harusnya menghentikan dulu, membuat surat atau membatalkan surat pengantarnya,”terangnya.

Dengan demikian, Komisi I DPRD Prov. Kaltim menyimpulkan:

1. Satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah II akan menyerahkan dokumen penitipan dana konsinyasi yang dibahas dalam rapat ini kepada Komisi 1 DPRD provinsi Kaltim.

2. Komisi 1 DPRD Kaltim mempersilahkan kepada bapak Amiruddin lindrang dan satuan kerja pengadaan tanah jalan tol wilayah 2 untuk bermusyawarah perihal sisa tanah bapak Amiruddin dinrang yang sedang dipasangi pagar pembatas jalan tol dipatok merah Km 0 RT 32 Manggar.

3. Komisi 1 DPRD Kaltim akan melakukan peninjauan lapangan ke lokasi tanah yang dipersoalkan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Peninjauan akan dilaksanakan menyesuaikan jadwal kegiatan DPRD Kaltim.

(Zul/ADV/DPRD Kaltim)