Ketahanan Relawan Bencana Renta, DPRD Samarinda Soroti Rapuhnya Fondasi Mitigasi di Tingkat Kelurahan

Infobenua.com, Samarinda – Di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam di Samarinda, dari banjir hingga tanah longsor, sistem mitigasi yang seharusnya menjadi perisai pertama justru menunjukkan celah paling besar di tingkat paling dasar kelurahan. Relawan Kelurahan Tanggap Bencana (Katana) yang digadang sebagai garda terdepan ternyata masih dibiarkan bekerja tanpa dukungan memadai.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah, menyuarakan keprihatinan terhadap lemahnya struktur pendukung bagi para relawan Katana.

Ia menilai bahwa selama ini relawan hanya diberi mandat administratif tanpa disertai pemenuhan kebutuhan lapangan.

“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK kepada relawan Katana. Mereka harus diakui sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana. Perlu ada fasilitasi yang konkret, bukan simbolik,” ungkapnya, Sabtu (28/6/25).

Menurutnya, berbagai kebutuhan dasar seperti rompi identitas, alat komunikasi, bahkan senso untuk evakuasi belum dipenuhi.

Kondisi ini, kata dia, mencerminkan lemahnya pembinaan dari pemerintah dan berisiko besar ketika bencana benar-benar terjadi.

“Hal paling dasar saja belum tersedia. Bagaimana mereka mau turun ke lapangan tanpa alat? Padahal mereka ujung tombak di lapangan,” tambah Andriansyah.

Lebih jauh, ia melihat ada masalah sistemik dalam pendekatan mitigasi bencana di Samarinda. Pendidikan kebencanaan yang seharusnya dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, justru belum menjadi agenda utama dalam strategi pembangunan kota.

“Kesiapsiagaan harus dibentuk dari keluarga. Kalau itu sudah kuat, maka reaksi masyarakat terhadap bencana akan jauh lebih baik,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa menunggu bencana terjadi. Katana, sebagai ujung sistem deteksi dan respon dini, seharusnya mendapat perhatian setara dengan program-program infrastruktur besar. Namun kenyataannya, program ini masih dipandang sebagai pelengkap kegiatan seremonial.

“Kalau memang serius membangun kota yang tangguh bencana, Katana harus masuk prioritas kebijakan. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak,” ujarnya.

Andriansyah mendesak pemerintah kota untuk segera mengevaluasi kesiapan struktural di tingkat kelurahan, dari sisi sumber daya manusia hingga sarana pendukung. Dengan cuaca ekstrem yang semakin tak bisa diprediksi, lemahnya sistem di lini terdepan bisa berdampak pada tingginya angka korban saat bencana datang.(ADV)

Penulis : Nurfa | Editor: Eka Mandiri