Kepercayaan Masyarakat Jadi Taruhan, Pemprov Kaltim Dituntut Tunjukkan Komitmen Integritas

Foto Dr Fatimah Ashari SH ,MM sebagai Advokasi dan Akademisi

Infobenua.com Samarinda – Permohonan maaf yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud terkait polemik renovasi rumah jabatan dinilai sebagai langkah awal yang patut diapresiasi. Di tengah sorotan publik, sikap terbuka tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Namun demikian, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan. Salah satu advokat dan Akademisi, Dr Fatimah Ashari, menjelaskan dalam praktik pemerintahan, legitimasi hanya akan tumbuh melalui tindakan nyata yang konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Permintaan maaf merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, namun kepercayaan publik tidak akan pulih hanya melalui pernyataan. Masyarakat menunggu tindakan nyata yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Polemik yang berkembang dinilai tidak hanya berkaitan dengan nilai anggaran renovasi, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar mengenai rasa keadilan masyarakat terhadap penggunaan keuangan negara.

Dalam prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, penyelenggara pemerintahan dituntut mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Ketika muncul persepsi bahwa kebijakan anggaran belum mencerminkan kebutuhan masyarakat, maka yang tergerus bukan hanya kebijakan, melainkan juga kepercayaan publik.

“Polemik ini bukan semata menyangkut besaran anggaran, tetapi juga berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat dalam melihat penggunaan uang negara. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Komitmen untuk menghapus keterlibatan keluarga, melakukan audit, serta menanggung biaya yang dinilai tidak relevan dipandang sebagai sinyal positif. Meski begitu, publik dinilai tidak lagi cukup diyakinkan dengan janji.

Masyarakat menuntut pembuktian yang bisa dilihat secara nyata, diakses secara terbuka, dan diuji secara objektif. Dalam tata kelola pemerintahan, transparansi menjadi cara utama untuk memulihkan kepercayaan yang mulai terkikis.

“Komitmen melakukan audit, meniadakan konflik kepentingan, serta menanggung biaya yang tidak relevan adalah sinyal positif. Namun seluruh proses tersebut harus dibuka secara jelas agar dapat diuji oleh publik,” tegasnya.

Momentum ini dinilai harus dijawab melalui langkah konkret, mulai dari membuka proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan standar integritas dijalankan secara tegas, menutup potensi konflik kepentingan, serta menghadirkan akuntabilitas melalui audit independen yang terbuka dan dapat diverifikasi publik.

“DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, sementara masyarakat dan mahasiswa perlu terus mengawal agar janji perbaikan tidak berhenti sebagai narasi semata,” tambahnya.

Peristiwa yang terjadi saat ini dipandang akan menjadi catatan penting dalam perjalanan kepemimpinan daerah ke depan.

Bagi Rudy Mas’ud, situasi tersebut bukan sekadar polemik biasa, melainkan ujian terhadap integritas kepemimpinan. Apakah momentum ini akan menjadi titik balik menuju pemerintahan yang lebih bersih atau hanya berlalu tanpa perubahan, sangat bergantung pada keberanian untuk terbuka, memperbaiki, dan membuktikan komitmen melalui tindakan nyata.

“Momentum ini akan menentukan bagaimana kepemimpinan daerah dikenang ke depan. Publik pada akhirnya menilai bukan dari apa yang disampaikan, melainkan dari apa yang benar-benar dilakukan,” pungkasnya.