ILO: Partisipasi Perempuan Afganistan di Pasar Kerja Anjlok Sejak Taliban Berkuasa

Infobenua.com, Kabul — Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Afganistan merosot tajam sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan hanya 5,1 persen perempuan Afganistan yang berada dalam angkatan kerja pada 2026.

Angka tersebut menempatkan Afganistan sebagai negara dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terendah kedua di dunia, menurut laporan ILO yang diterbitkan Selasa (18/8/2026).

“Afganistan diperkirakan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terendah kedua di dunia, hanya 5,1% pada 2026, di tengah pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan lapangan kerja yang sangat ketat,” tulis ILO.

Tingkat partisipasi tersebut turun drastis dibandingkan 2020 yang masih mencapai 16,5 persen. ILO menilai penurunan itu mencerminkan perubahan besar dalam struktur pasar kerja Afganistan setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut mendesak tindakan segera untuk mengatasi “pengucilan berat” terhadap perempuan. Menurut ILO, keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi juga diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Afganistan.

Taliban kembali menguasai Afganistan pada Agustus 2021 setelah Amerika Serikat dan NATO menarik pasukan mereka. Pengambilalihan tersebut mengakhiri periode sekitar dua dekade ketika perempuan memiliki akses yang relatif lebih luas terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi dibandingkan era pemerintahan Taliban sebelumnya.

Perempuan muda semakin banyak tidak bekerja

Dampak pembatasan tersebut juga terlihat pada kelompok perempuan muda. ILO mencatat sebanyak 84 persen perempuan muda masuk kategori NEET, yakni tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, ataupun mengikuti pelatihan.

Proporsi tersebut meningkat dari 76 persen pada 2020 dan 68 persen pada 2019.

Kondisinya berbeda dengan laki-laki muda. Tingkat NEET pada kelompok tersebut berada di bawah 30 persen dan terus menurun setelah mencapai puncaknya selama pandemi COVID-19 pada 2020.

Salah satu perkembangan yang justru menunjukkan peningkatan adalah jumlah usaha milik perempuan. Badan Pembangunan PBB mencatat jumlah bisnis yang dimiliki perempuan meningkat sekitar sepuluh kali lipat.

Namun, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan membaiknya kesempatan ekonomi perempuan. Menurut laporan, peningkatan usaha perempuan terjadi antara lain karena pilihan lapangan kerja alternatif semakin terbatas.

ILO menyatakan pasar tenaga kerja Afganistan masih “berada di bawah tekanan yang cukup besar” lima tahun setelah Taliban mengambil alih pemerintahan. Pemulihan ekonomi juga dinilai masih terbatas dibandingkan kondisi sebelum 2021.

Pertumbuhan lapangan kerja tertahan pertumbuhan penduduk

Perekonomian Afganistan mengalami kontraksi sekitar 15 persen ketika Taliban kembali berkuasa, di tengah pandemi COVID-19 serta penarikan pasukan dan berkurangnya bantuan dari negara-negara Barat.

Pertumbuhan ekonomi masih berada di zona negatif pada 2022 sebelum kembali mencatat pertumbuhan positif secara terbatas. Namun, tingkat tersebut masih jauh dari kondisi sebelum Taliban berkuasa.

Jumlah pekerjaan memang mulai bertambah secara absolut. Namun, pertumbuhannya belum mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk yang berasal dari pertumbuhan alami maupun kembalinya warga Afganistan dari luar negeri.

Akibatnya, proporsi penduduk yang bekerja masih bertahan sedikit di bawah sepertiga dari keseluruhan populasi.

ILO juga menyerukan peningkatan investasi dalam sistem pengumpulan data ketenagakerjaan agar tersedia informasi yang lebih representatif. Lembaga tersebut mengingatkan bahwa sebagian data yang tersedia masih menggunakan pemodelan yang “mengandung ketidakpastian cukup besar dan harus ditafsirkan dengan kehati-hatian.”

Jutaan warga kembali dari Iran dan Pakistan

Kembalinya warga Afganistan dari luar negeri menjadi tantangan lain bagi pasar kerja. ILO menyebut arus kepulangan dari Iran dan Pakistan sebagai “salah satu tantangan pasar kerja terbesar yang dihadapi Afganistan.”

Lebih dari enam juta warga Afganistan tercatat kembali dari kedua negara tersebut antara 2023 hingga akhir Mei 2026. Kepulangan itu didorong oleh “kombinasi faktor kebijakan, ekonomi, dan keamanan.”

Arus kepulangan tersebut berpotensi mengurangi kontribusi remitansi terhadap perekonomian Afganistan. Laporan ILO mengutip proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan kontribusi remitansi dapat turun dari sekitar 4 persen terhadap PDB pada 2020 menjadi sekitar 2 persen pada 2025.

Tekanan terhadap Afganistan juga meningkat akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

“Sejak Februari 2026, krisis Timur Tengah menambah ketidakpastian bagi warga Afganistan yang tinggal di Iran, di samping terus berlangsungnya kebijakan kepulangan,” jelas ILO.

Menurut ILO, perang di Iran berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap Afganistan melalui kenaikan inflasi, harga pangan dan bahan bakar, gangguan perdagangan serta transportasi, sekaligus kemungkinan meningkatnya jumlah warga Afganistan yang kembali dari Iran.

Inflasi menambah tekanan terhadap pekerja

Sekitar 70 persen pekerja di Afganistan, khususnya mereka yang memiliki keterampilan rendah, dinilai cukup terpapar dampak ekonomi yang berkaitan dengan krisis, termasuk kenaikan harga energi. Sekitar 30 persen lainnya menghadapi tingkat paparan yang lebih ringan.

Tekanan harga juga meningkat dalam setahun terakhir. Inflasi yang berada di bawah 1 persen pada Mei 2025 melonjak menjadi sekitar 8 persen pada Mei 2026.

ILO memperingatkan bahwa kenaikan harga tersebut “berdampak tidak proporsional pada rumah tangga miskin dan menggerus pendapatan riil, terutama di kalangan pekerja informal.”

Situasi tersebut membuat pemulihan pasar kerja Afganistan menghadapi tantangan berlapis: keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada penciptaan lapangan kerja, kepulangan jutaan emigran, serta tekanan inflasi dan ketidakpastian regional.(*)