Ekonomi UEA Tertekan Dampak Perang Iran, tetapi Fundamental Dinilai Tetap Kuat

Infobenua.com, Dubai — Perang Iran memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor ekonomi Uni Emirat Arab (UEA), terutama pariwisata, perhotelan, transportasi, dan perdagangan. Namun, para ekonom menilai dampaknya belum cukup untuk mengubah fundamental ekonomi negara Teluk tersebut secara permanen.

Pada Juli, otoritas UEA bahkan menawarkan insentif kepada warga yang berhasil mengajak pengunjung datang ke negara tersebut selama periode Juli hingga Oktober. Paket keuntungan yang ditawarkan bernilai sekitar US$800 atau Rp14,5 juta. ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Program itu diluncurkan ketika sejumlah pemerintah asing masih mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke UEA akibat konflik Iran.

Tekanan terhadap sektor pariwisata mulai terasa setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari. Iran kemudian menyerang sejumlah sekutu AS di kawasan, termasuk UEA.

Di Dubai, tingkat hunian hotel yang sebelumnya mencapai sekitar 80% turun drastis hingga sekitar 10%. Sejumlah hotel kemudian menutup operasional lebih awal untuk menjalankan renovasi yang telah direncanakan. Resor mewah lainnya menawarkan paket staycation dengan potongan harga hingga 50% kepada warga UEA.

Pekerja asing ikut terdampak

Dampak perlambatan pariwisata juga dirasakan tenaga kerja asing. Dari sekitar 11,8 juta penduduk UEA, sekitar 10,4 juta merupakan warga negara asing dengan latar belakang ekonomi yang beragam.

Sebagian merupakan pekerja berpenghasilan tinggi yang menikmati fasilitas bebas pajak, sementara lainnya bekerja di sektor konstruksi, kebersihan, perhotelan, dan jasa lainnya.

Ketika rudal Iran mulai melintas di wilayah UEA, sebagian warga kaya memilih meninggalkan negara tersebut karena alasan keamanan. Pemerintah kemudian menyatakan akan lebih fleksibel dalam menerapkan aturan domisili pajak sehingga mereka dapat berada di luar negeri lebih lama tanpa kehilangan status pajaknya.

Sementara itu, pekerja berpenghasilan rendah menghadapi tekanan yang berbeda. Hilangnya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan perhotelan membuat sebagian pekerja mencari pekerjaan dari rumah ke rumah.

Pemerintah UEA juga menyiapkan paket bantuan sekitar US$680 juta atau Rp12,3 triliun untuk sektor-sektor yang terkena dampak. Dukungan tersebut mencakup pembebasan atau penundaan sejumlah biaya pemerintah bagi hotel, restoran, serta sekolah swasta.

Meski demikian, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang lebih luas. Analis memperkirakan investasi asing langsung ke negara-negara Teluk akan menurun dan produk domestik bruto (PDB) kawasan berpotensi mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19.

“Meski ketegangan telah mereda, risiko laten pecahnya kembali konflik regional akan membuat investor tetap waspada hingga akhir tahun,” demikian peringatan Economist Intelligence Unit dalam laporan 31 Juli.

Risiko inflasi dan arus modal

Perusahaan-perusahaan di UEA juga bersiap menghadapi perlambatan. Sejumlah pemberi kerja mengatakan akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan belum berencana melakukan perekrutan baru.

Gangguan pelayaran melalui Selat Hormuz turut menambah tekanan terhadap biaya. Harga bahan mentah dan berbagai barang impor meningkat, sementara harga properti di UEA juga mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar dampak perang terhadap perekonomian UEA. Namun, keterbatasan publikasi data ekonomi terbaru oleh pemerintah membuat kondisi aktual perekonomian sulit diukur secara langsung.

Salah satu indikasi yang menjadi perhatian adalah permintaan bank sentral UEA untuk memperoleh fasilitas pertukaran mata uang atau swap line dari AS.

Fasilitas tersebut memungkinkan lembaga keuangan memperoleh mata uang asing secara langsung tanpa harus mengandalkan pasar valuta asing. Bank Sentral Eropa menjelaskan bahwa swap line dalam beberapa tahun terakhir menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah tekanan pasar merembet ke perekonomian riil.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pembicaraan mengenai fasilitas tersebut dimaksudkan untuk membantu UEA menghadapi dampak perang.

Namun, Duta Besar UEA untuk AS Yousef Al Otaiba kemudian membantah anggapan bahwa negaranya membutuhkan bantuan finansial eksternal.

“anggapan bahwa UEA membutuhkan dukungan keuangan eksternal tidak sesuai dengan fakta … UEA merupakan salah satu perekonomian yang paling tangguh secara finansial di dunia,” tulisnya di Facebook.

Ketua UAE Banks Federation Abdul Aziz al-Ghurair juga mengatakan tidak ada kekhawatiran mengenai keluarnya modal dalam jumlah besar maupun kekurangan dolar AS.

“Ini soal membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kami adalah salah satu perekonomian paling terpercaya di dunia,” kata sumber lokal kepada Financial Times.

Adam Holdstock, ekonom Oxford Economics, menilai pembahasan swap line tersebut lebih mungkin merupakan langkah pencegahan daripada indikasi adanya krisis keuangan. Menurut Holdstock, basis moneter UEA memang turun 8% pada Maret. Namun, kondisi tersebut kemudian stabil.

“Namun, posisi fundamental UEA tetap kuat dan penurunan basis moneter sejak itu telah stabil.”

Dampak tidak merata antar-sektor

Steffen Hertog, profesor madya London School of Economics yang mengkaji ekonomi politik kawasan Teluk, menilai reaksi pasar dan pelaku usaha masih menunjukkan bahwa gangguan ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang sementara.

“Jika Anda melihat reaksi pasar, pasar saham lokal, juga pernyataan para pelaku usaha dan investor yang ingin tetap menjaga hubungan baik dengan mitra lokal mereka, saya kira gambaran yang diproyeksikan masih bahwa ini seharusnya bersifat sementara,” kata Hertog dalam podcast Money & Macro pada pertengahan Juli.

“Kesadaran bahwa mungkin ada normal baru, bukan perang maupun damai, yang dapat berlangsung lama, belum benar-benar muncul.”

Hertog juga mengingatkan bahwa kondisi musim panas di UEA secara tradisional memang menyebabkan aktivitas pariwisata melambat karena suhu yang sangat tinggi.

Holdstock mengatakan dampak perang terhadap ekonomi UEA tidak bisa dilihat secara seragam.

“Realitasnya, ini bersifat sektoral, dan kedua pembacaan tersebut sebagian benar,” katanya.

Menurut dia, tekanan paling besar terkonsentrasi pada sektor ritel, transportasi dan pergudangan, serta pariwisata. Pemulihan arus wisatawan internasional diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2028 untuk kembali ke level 2025.

Sebaliknya, sektor jasa keuangan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah relatif lebih terlindungi sehingga mampu mengimbangi sebagian kerugian dari sektor yang terdampak langsung.

Karena itu, menurut Holdstock, kondisi ekonomi secara keseluruhan terlihat lebih baik dibandingkan apabila penilaian hanya didasarkan pada kinerja industri perhotelan.

Pemulihan masih bergantung pada konflik

Robert Mogielnicki, pendiri Polisphere Advisory sekaligus peneliti nonresiden Arab Gulf States Institute, mengatakan pemerintah UEA telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi dampak perang.

“Emirat melakukan segala yang mereka bisa untuk mengelola tekanan akibat perang Iran. Namun, dengan kawasan yang masih terjebak dalam ketidakpastian antara konflik dan stabilitas, sulit membangun dan mempertahankan momentum ekonomi di berbagai bidang,” kata Mogielnicki.

“Masih terlalu dini untuk berbicara mengenai pemulihan yang sesungguhnya karena belum terlihat bahwa permusuhan telah berakhir secara berkelanjutan.”

Meski demikian, Mogielnicki dan sejumlah analis tetap memperkirakan perekonomian UEA mampu kembali pulih apabila konflik berakhir.

“Dengan asumsi perang terselesaikan, kami tidak memperkirakan adanya kerusakan jangka panjang,” kata Holdstock.

Ia menilai sejumlah kekuatan utama UEA masih bertahan, termasuk fundamental ekonomi, regulasi yang relatif ramah terhadap bisnis, posisi sebagai pusat penerbangan global, serta kemampuan negara tersebut menarik modal dan tenaga kerja berbakat.

Dengan demikian, perang Iran memang menimbulkan guncangan nyata bagi perekonomian UEA, tetapi sejauh ini dampaknya lebih terlihat sebagai tekanan sektoral daripada kerusakan struktural terhadap ekonomi secara keseluruhan.(*)