Hubungan Israel-Inggris Memanas, Perintahkan Tutup Konsulat di Yerusalem Timur

Infobenua.com, Yerusalem — Israel memerintahkan Inggris menutup konsulatnya di Yerusalem Timur dalam waktu 30 hari, setelah London bersama Prancis dan Kanada memberlakukan larangan impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Selain memerintahkan penutupan konsulat, Israel mencabut status diplomatik sejumlah diplomat Inggris dan meminta beberapa pejabat Inggris meninggalkan wilayah tersebut.

Dua pejabat Israel dan dua sumber yang mengetahui persoalan itu mengatakan kepada Reuters pada Rabu (9/9/2026), diplomat Inggris yang bertugas di konsulat akan kehilangan status diplomatik dalam waktu 30 hari. Sementara itu, pejabat Inggris yang ditempatkan pada misi koordinasi Gaza yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Israel serta diplomat Inggris yang berbasis di Ramallah diberi waktu tujuh hari untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan London tidak akan mengubah kebijakannya meskipun keputusan tersebut memicu perselisihan diplomatik dengan Israel.

“Inggris akan terus bertindak untuk mendukung nilai-nilai kami,” kata Burnham. Ia mengatakan kebijakan itu “bukan ditujukan kepada rakyat Israel”, melainkan untuk mendukung solusi dua negara dan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan keputusan London didorong oleh kekhawatiran terhadap perluasan permukiman Israel dan kekerasan terhadap warga Palestina.

“Pemerintah Inggris sepakat bahwa terdapat pembersihan etnis terhadap warga Palestina di sejumlah wilayah Tepi Barat, yang dilakukan oleh teroris pemukim,” kata Miliband kepada parlemen.

Miliband menuduh pemerintah Israel “terlalu sering menutup mata” terhadap kekerasan tersebut. Ia mengatakan sejumlah anggota pemerintah Israel bahkan telah mengeluarkan pernyataan dan mengambil kebijakan yang mendukung pemindahan paksa warga Palestina.

Sebagai bagian dari kebijakan baru, Inggris akan melarang impor barang yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat. London juga tengah menyiapkan rezim sanksi terhadap perusahaan dan individu yang memberikan layanan, termasuk pembiayaan, konstruksi, dan real estat, untuk permukiman tersebut.

Inggris juga akan melarang iklan dan promosi tanah serta properti yang berada di permukiman Israel.

Miliband mengatakan penerapan aturan perdagangan baru itu dapat memerlukan waktu hingga sembilan bulan. Namun, sanksi terhadap pemukim yang dituduh mendukung atau menghasut kekerasan akan diberlakukan segera.

“Menurut saya, rakyat Inggris tidak ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari permukiman di toko dan supermarket kita,” katanya.

Prancis dan Kanada mengambil langkah serupa dengan melarang impor barang dari permukiman Israel. Sembilan negara lainnya, termasuk Denmark, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol dan Swedia, turut mendukung atau mengesahkan kebijakan tersebut.

Dalam pernyataan bersama, Burnham, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut permukiman Israel “menimbulkan ancaman langsung dan mendesak” terhadap upaya mewujudkan solusi dua negara.

Israel Balas dengan Sanksi Diplomatik

Israel merespons kebijakan tersebut dengan serangkaian tindakan terhadap Inggris. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem serta larangan masuk bagi 12 warga Inggris, termasuk sejumlah anggota parlemen.

Saar mengecam pernyataan Miliband di parlemen Inggris sebagai “kebohongan yang keterlaluan”. Sebelumnya, ia menyebut kebijakan Inggris sebagai tindakan yang “menyimpang secara moral” dan “campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat dan proses pemilihannya”.

Israel juga menghentikan pelatihan yang diberikan Inggris kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Perwakilan Inggris di pusat dukungan Gaza yang berkaitan dengan rencana gencatan senjata yang dimediasi AS juga akan dikeluarkan.

Di antara warga Inggris yang dilarang memasuki Israel terdapat mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn, anggota parlemen Diane Abbott, Zarah Sultana, Naz Shah, John McDonnell dan Richard Burgon. Larangan tersebut juga berlaku bagi anggota parlemen Partai Hijau serta Fahad Ansari, direktur organisasi Riverway to the Sea.

Saar mengatakan kebijakan Inggris diberlakukan ketika Israel bersiap menghadapi pemilu bulan depan. Tiga sumber yang mengetahui persoalan itu mengatakan pemerintah Israel akan membahas kemungkinan tindakan lebih lanjut terhadap negara-negara lain yang ikut memberlakukan atau mendukung sanksi terhadap permukiman.

Inggris Pertahankan Kebijakan

Miliband mengatakan perubahan kebijakan Inggris diperlukan setelah rencana pembangunan E1 di Tepi Barat dinilai berpotensi membuat solusi dua negara tidak lagi dapat diwujudkan.

Ia juga mengatakan jumlah permukiman yang disetujui pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama empat tahun terakhir lebih banyak dibandingkan total persetujuan dalam dua dekade sebelumnya.

“Pemerintah Inggris menilai pendudukan seluruh Tepi Barat adalah ilegal,” kata Miliband.

Ia menambahkan bahwa semakin banyak bukti menunjukkan dugaan kejahatan perang telah terjadi di Gaza dan Inggris mendukung proses hukum untuk menentukan apakah kejahatan tersebut benar-benar dilakukan.

Meski mengkritik kebijakan pemerintah Israel, Miliband menegaskan dukungan London terhadap Israel.

“Saya adalah seorang Yahudi Inggris yang bangga,” katanya. Ia menyatakan dukungannya terhadap Negara Israel tetap “tidak tergoyahkan”, sementara kritik Inggris diarahkan pada tindakan pemerintah Israel.

AS Tidak Ikut Sanksi

Amerika Serikat tidak bergabung dalam kebijakan sanksi terbaru tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington tidak ingin mengambil langkah yang berpotensi mengganggu stabilitas di Tepi Barat.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee menyebut kebijakan Inggris sebagai tindakan “irasional”. Ia juga menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap pemerintah Israel dan rakyat Yahudi.

Dari Inggris, Menteri Luar Negeri bayangan Tom Tugendhat mengatakan larangan perdagangan tersebut tidak akan efektif dan justru berpotensi memperkuat kelompok garis keras menjelang pemilu Israel.

Sejumlah organisasi Yahudi di Inggris turut mengkritik kebijakan tersebut. Namun, kelompok Yachad mengatakan langkah itu bukan tindakan anti-Israel ataupun antisemit.

Menurut pemerintah Inggris, nilai perdagangan dengan wilayah Palestina yang diduduki mencapai sekitar 38 juta poundsterling pada 2025. Produk yang berasal dari permukiman Israel terutama terdiri atas produk pertanian, anggur, kosmetik Laut Mati dan berbagai produk industri. (*)