Hasanuddin Mas’ud Tolak Wacana Pemindahan Transaksi Pemda ke Himbara

Teks foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud

Infobenua.com, Samarinda – Rencana mengalihkan transaksi keuangan pemerintah daerah dari Bankaltimtara ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat penolakan dari Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud.

Hasanuddin menilai penggunaan bank daerah untuk transaksi pemerintah bukan sekadar persoalan layanan perbankan, tetapi berkaitan dengan perputaran ekonomi dan kontribusi pendapatan bagi daerah.

Ia khawatir jika transaksi pemerintah dialihkan ke bank nasional, keuntungan dari aktivitas tersebut tidak lagi berputar di daerah.

“Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD,” kata Hasanuddin saat diwawancarai.

Menurutnya, Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah justru perlu diperkuat. Terlebih, pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi dan perubahan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hasanuddin menyebut Bankaltimtara selama ini menjadi bagian dari ekosistem transaksi pemerintah daerah. Di Samarinda, misalnya, bank tersebut dipercaya mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sekaligus mendukung digitalisasi transaksi pemerintah.

Jika transaksi pemerintah dipindahkan ke Himbara, ia menilai manfaat ekonomi dari aktivitas perbankan tersebut berpotensi bergeser keluar dari daerah.

“Kalau dipindah ke Bank Himbara, bank nasional, berarti kan akan berpindah itu PAD-nya tidak lagi kepada daerah tadi jadi nasional. Saya pribadi tidak setuju dong,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat BUMD agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Bankaltimtara, kata dia, merupakan salah satu BUMD yang selama ini memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.

Pada 2026, dividen Bankaltimtara disebut mencapai sekitar Rp300 miliar dan menjadi salah satu sumber pendukung APBD Kaltim.

“Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah. Kita ada efisiensi, DBH tidak dibagi. Kalau semuanya dipindah ke sana, ya bagaimana kita di daerah?” ujarnya.

Hasanuddin memastikan DPRD Kaltim akan tetap mendorong agar kepentingan fiskal daerah menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pengelolaan transaksi pemerintah.

“Saya secara pribadi tidak menyetujui tentunya. Aku tetap berpihak di pemerintahan daerah,” demikian Hamas.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri