Fraksi PKS Apresiasi WTP Pemprov Kaltara, Soroti Rendahnya Serapan Belanja Modal

Foto : Ist

Infobenua.com, Tanjung Selor – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Kaltara dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, fraksi tersebut mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pembangunan.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, Ladullah, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kaltara, Senin (13/7/2026).

“Capaian WTP ini menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, Fraksi PKS menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan, melainkan harus diikuti dengan peningkatan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ladullah.

Fraksi PKS mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 hanya mencapai Rp2,66 triliun atau 86,42 persen dari target yang ditetapkan. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 85,05 persen dan pendapatan transfer sebesar 85,79 persen.

Atas kondisi itu, PKS meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan pendapatan daerah agar selisih antara target dan realisasi dapat diminimalkan pada tahun-tahun mendatang.

Selain pendapatan, Fraksi PKS juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai Rp2,64 triliun atau 85,91 persen dari total anggaran. Perhatian khusus diberikan terhadap rendahnya serapan belanja modal yang hanya mencapai 72,86 persen.

“Rendahnya penyerapan belanja modal mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program pembangunan fisik atau pengadaan aset. Kami meminta Pemerintah Provinsi untuk memberikan penjelasan rinci mengenai kendala tersebut dan memastikan perencanaan serta pelaksanaan program ke depan berjalan lebih efektif dan tepat waktu,” tegas Ladullah.

Di sektor kesehatan, Fraksi PKS mendukung kebijakan pembangunan infrastruktur berbasis tahun jamak atau multi-years, khususnya untuk pengembangan RSUD dr. H. Jusuf SK.

Menurut PKS, skema tersebut penting untuk memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan berkelanjutan dan mampu meningkatkan akses layanan masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan.

“Langkah berani ini adalah investasi nyata untuk memperkuat kedaulatan kesehatan daerah, sehingga masyarakat Kalimantan Utara, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok dan perbatasan, dapat mengakses layanan kesehatan yang representatif, modern, dan bermartabat,” katanya.

Fraksi PKS juga mendorong percepatan pembangunan sektor pendidikan melalui penyusunan master plan kawasan pendidikan terpadu serta penerapan skema multi-years untuk pembangunan infrastruktur strategis, termasuk di SMKN 4 Tarakan, SMAN 4 Tarakan, dan SMA 5 Tarakan.

Selain itu, PKS meminta optimalisasi Program Beasiswa Kaltara Unggul melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan verifikasi data penerima agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih tepat sasaran.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan yang berlaku.

“Kami berharap pembahasan ini dilakukan dengan semangat transparansi, kritisisme konstruktif, dan kerja sama yang harmonis demi terwujudnya Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan,” pungkas Ladullah.(adv)

penulis: Nurfa | Editor: Redaksi