DPRD Samarinda Sentil Pemkot, Teras Samarinda II Diminta Jangan Jadi Proyek Pajangan

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Infobenua.com Samarinda — DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota segera menuntaskan seluruh persoalan yang masih menghambat operasional Teras Samarinda Tahap II agar kawasan Tepian Sungai Mahakam tidak sekadar menjadi proyek fisik tanpa fungsi nyata bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan proyek yang telah selesai dibangun harus segera difungsikan dan dimanfaatkan publik, terutama karena pembangunan Teras Samarinda II secara kontrak ditarget rampung pada 2025.

“Kalau secara kontrak sebenarnya sudah harus selesai pada 2025. Maka di 2026 ini, harapan kita fasilitas itu sudah benar-benar beroperasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujar Rohim di Gedung DPRD Samarinda (26/5/2026).

Teras Samarinda Tahap II sendiri membentang dari kawasan sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Dermaga Mahakam Ilir di Jalan Gajah Mada.

Kawasan itu diproyeksikan menjadi ruang publik baru sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tepian Sungai Mahakam.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai proyek tersebut bukan sekadar penataan kawasan sungai, melainkan bagian dari pembangunan wajah baru Kota Samarinda yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan pariwisata.

Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan proyek yang telah selesai justru terbengkalai dan tidak dapat digunakan masyarakat.

“Jangan sampai ada proyek yang sudah selesai dibangun, tetapi tidak bisa digunakan. Itu justru menjadi tidak optimal dan berpotensi mubazir,” tegasnya.

Menurut Rohim, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari rampungnya konstruksi fisik, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut benar-benar hidup dan memberikan dampak langsung bagi warga.

DPRD pun meminta seluruh hambatan teknis maupun administratif yang masih mengganjal operasional kawasan segera diselesaikan sebelum dilakukan peresmian resmi.

“Kalau memang ada hambatan, ya harus segera dicek dan diperbaiki. Jangan terlalu lama dibiarkan tanpa kepastian,” katanya.

Komisi III DPRD Samarinda juga menyoroti masih banyak proyek pembangunan yang selesai secara administratif, tetapi belum sepenuhnya dioperasikan. Kondisi itu dinilai membuat manfaat pembangunan tidak segera dirasakan masyarakat.

Karena itu, Rohim meminta seluruh proyek yang masuk dalam tahun anggaran 2025, baik fasilitas publik, kolam retensi, maupun infrastruktur lainnya, segera difungsikan pada tahun ini.

“Bukan hanya Teras Samarinda, tapi semua proyek. Mau itu kolam retensi, fasilitas publik, atau infrastruktur lainnya, kalau sudah selesai ya harus langsung difungsikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan kota tidak boleh berhenti pada capaian seremonial semata tanpa menghadirkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Kalau hanya selesai dibangun tapi tidak berfungsi, maka manfaatnya tidak dirasakan warga. Itu yang harus dihindari,” ucap Rohim.

Selain menjadi ruang publik dan destinasi rekreasi warga, Teras Samarinda II juga diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan UMKM dan sektor wisata perkotaan di tepian Mahakam.

Namun, menurut Rohim, potensi tersebut hanya dapat tercapai apabila kawasan benar-benar dioperasikan secara optimal serta didukung pengelolaan yang berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya proyek selesai, tetapi fasilitas yang benar-benar hidup, aman, nyaman, dan memberi manfaat ekonomi,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri