DPRD Samarinda Revisi Perda Ketenagakerjaan, Soroti Hak Buruh hingga Pekerja Disabilitas

InfoBenua.Com.Samarinda: DPRD Kota Samarinda tengah menggodok revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen memperkuat perlindungan dan hak-hak buruh, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menegaskan pihaknya ingin revisi Perda ini benar-benar menyentuh realitas di lapangan. Untuk itu, sejumlah pemangku kepentingan seperti Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) hingga perwakilan serikat buruh telah dilibatkan dalam pembahasan.

“Kita ingin semua masukan, pengalaman, dan keluhan buruh bisa masuk ke dalam draf revisi. Jangan hanya bagus di atas kertas,” kata Harminsyah usai rapat pembahasan.

Dari rangkaian pertemuan tersebut, setidaknya ada tiga isu krusial yang mencuat:

1. Minimnya perlindungan bagi pekerja disabilitas.
2. Kurangnya kuota kerja inklusif.
3. Maraknya pelanggaran jam kerja dan upah.

Harminsyah bahkan mengungkap adanya perusahaan yang sengaja mempertahankan status usaha mikro untuk menghindari kewajiban membayar upah minimun dan tunjangan.

“Ada perusahaan yang seharusnya naik kelas ke usaha menengah, tapi tetap ngaku mikro biar bisa bayar buruh di bawah UMR,” tegasnya.

Selain itu, pelanggaran soal jam kerja dan pengabaian pembayaran upah lembur juga menjadi sorotan utama. Menurut Harminsyah, hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi.

Meski awalnya ditarget rampung pertengahan Juni 2025, DPRD membuka kemungkinan memperpanjang masa kerja Pansus karena banyaknya masukan penting dari berbagai pihak.

“Kita ingin hasilnya matang. Ini bukan sekadar aturan, tapi menyangkut masa depan ribuan buruh di Samarinda,” ujarnya.

Perda yang tengah disusun ini diharapkan bisa menjadi landasan hukum yang adaptif terhadap dinamika dunia kerja. Terutama bagi sektor informal dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Regulasi ini harus bisa melindungi semua, termasuk pekerja informal dan difabel yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya.

penulis frida editor eka mandiri