DPRD Kaltim Inisiasi Investigasi Independen Dugaan Keterlibatan PT BSSR dalam Longsor di Kukar

Infobenua.com.Samarinda –Menanggapi kekhawatiran publik terkait musibah longsor yang terjadi di Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan membentuk tim investigasi independen.

Tim ini akan fokus menyelidiki kemungkinan keterkaitan antara aktivitas pertambangan PT Baramulti Suksessarana (BSSR) dengan bencana tersebut.

Keputusan pembentukan tim diambil usai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta kunjungan lapangan Komisi III DPRD Kaltim ke lokasi terdampak.

Diketahui, longsor tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan utama dan mengancam keselamatan warga di sekitar wilayah kejadian.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan bahwa laporan akademis dari Universitas Mulawarman yang sebelumnya menjadi rujukan belum sepenuhnya menjawab keraguan masyarakat.

“Ada keresahan di tengah warga yang belum terjawab secara komprehensif. Maka dari itu, kami mendorong investigasi teknis oleh tim independen yang ditunjuk secara objektif dan difasilitasi pemerintah pusat,” ujar Reza pada Jumat (27/6/2025).

Dalam dialog dengan masyarakat Desa Batuah, DPRD Kaltim menerima tiga tuntutan utama, yakni pemberian kompensasi oleh pihak perusahaan, kepastian status kepemilikan lahan relokasi, serta penjelasan menyeluruh mengenai penyebab longsor yang terjadi.

Namun demikian, proses investigasi masih terganjal persoalan administratif.

Izin pemeriksaan lapangan oleh Inspektur Tambang hanya dapat dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Untuk itu, DPRD terus mengupayakan koordinasi antarlembaga guna mempercepat keluarnya izin dan pelaksanaan investigasi.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, mengungkapkan komitmen pihaknya untuk turut mendukung proses ini.

Ia juga menekankan bahwa seluruh hasil penyelidikan akan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Sementara itu, pihak perusahaan tambang yang disorot, melalui Site Manager PT BSSR, Donny Nababan, menepis dugaan bahwa aktivitas tambang mereka berkaitan langsung dengan kejadian longsor.

“Material buangan tambang yang disebut-sebut sebagai penyebab longsor telah direklamasi cukup lama dan lokasinya berada di ketinggian yang lebih rendah dari titik longsor,” jelas Donny melalui pernyataan resmi.

Meski ada bantahan dari perusahaan, DPRD Kaltim menegaskan bahwa penyelidikan yang bersifat independen tetap harus dilaksanakan untuk memberikan kejelasan dan rasa aman bagi warga yang terdampak langsung.

Kepastian informasi dan transparansi dianggap menjadi kunci untuk meredam kecemasan masyarakat serta menegakkan keadilan atas kejadian ini.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri