Infobenua.com.Samarinda– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menekankan pentingnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami enam program unggulan bertajuk Gratispol.
Program yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji ini resmi diluncurkan pada Senin (21/4/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengingatkan bahwa ASN, khususnya di lingkup Sekretariat Daerah (Setdaprov), harus menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program ini.
“Saya berharap semua ASN di lingkungan Setdaprov mengetahui dan memahami Gratispol. Ketika masyarakat bertanya, kita harus bisa menjawab dengan jelas,” kata Sri Wahyuni, Kamis (24/4/2025).
1. Seragam Sekolah Gratis
Program ini ditujukan bagi siswa-siswi baru di seluruh Kalimantan Timur. Seragam diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan untuk pendidikan yang inklusif dan meringankan beban orang tua.
2. Sertifikat Rumah Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pemprov Kaltim menanggung biaya pengurusan administrasi kepemilikan rumah hingga Rp10 juta per keluarga. Program ini menyasar warga berpenghasilan rendah agar memiliki kepastian hukum atas tempat tinggal mereka.
3. Umrah & Perjalanan Spiritual Gratis
Diperuntukkan bagi marbut masjid dan penjaga rumah ibadah non-muslim yang telah mengabdi minimal dua tahun. Bagi petugas baru, masa kerja dua tahun menjadi syarat mutlak sebelum bisa mengikuti program ini.
4. Pendidikan Gratis hingga SMA/SMK/MA dan SLB
Dengan tambahan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), sekolah negeri di Kaltim dilarang memungut biaya apapun dari siswa. Program ini menjamin akses pendidikan menengah gratis bagi seluruh pelajar.
5. Beasiswa Pendidikan Tinggi Gratis S1-S3
Terdapat dua skema:
– Kuliah di Kaltim: Biaya kuliah ditanggung Pemprov untuk warga yang berdomisili minimal 3 tahun dan memenuhi batas usia (maks. 25 tahun untuk S1, 35 tahun untuk S2, dan 40 tahun untuk S3).
– Kuliah di Luar Kaltim: Tetap bisa mengakses beasiswa, namun dengan kuota terbatas dan syarat prestasi akademik.
“Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak disalahgunakan oleh pendatang baru. Harus sudah berdomisili minimal tiga tahun,” tegas Sri Wahyuni.
6. Layanan Kesehatan dan Internet Gratis
Pemprov Kaltim menanggung biaya berobat warga yang belum terdaftar atau menunggak iuran BPJS, selama dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi.
Selain itu, 51 desa yang belum terkoneksi internet akan menjadi prioritas dalam pemerataan akses internet gratis.
Sri Wahyuni menambahkan, pemahaman mendalam dari para ASN terhadap program Gratispol akan memperkuat peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat tahu lebih dulu dari kita. ASN harus jadi sumber informasi yang bisa dipercaya,” pungkasnya.
(ADV Diskominfo Kaltim)
Penulis Frida editor eka mandiri


















Users Today : 427
Total Users : 1291042
Views Today : 1243
Total views : 6347122