Anggaran Tertekan, Dishub Kaltim Pangkas Program 2026, Hanya Fokus Jalan dan Dermaga

Teks foto: Kepala Dishub Kaltim, Yusliando

Infobenua.com Samarinda —Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur memangkas sejumlah program fisik pada 2026 akibat keterbatasan anggaran. Dari berbagai rencana, hanya dua kegiatan yang dipastikan berjalan, yakni pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan dermaga tambat di Sungai Mahakam.

Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.

“Untuk tahun 2026, kebijakan fisik hanya ada dua. Pertama pemasangan fasilitas keselamatan jalan, dan kedua pembangunan dermaga tambat,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, program keselamatan jalan meliputi pemasangan penerangan jalan umum (PJU), guardrail atau pagar pengaman, serta perlengkapan pendukung lainnya yang difokuskan pada ruas jalan berstatus provinsi.

Menurutnya, kebutuhan perbaikan fasilitas jalan di lapangan masih cukup tinggi, termasuk keluhan masyarakat terkait marka jalan seperti zebra cross yang memudar.
Namun, tidak seluruh penanganan menjadi kewenangan Dishub Kaltim.

“Yang kami tangani itu jalan provinsi. Kalau jalan kota, itu menjadi tanggung jawab Dishub kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, penanganan marka jalan saat ini sebagian besar berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU), sehingga Dishub tidak lagi mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.

Untuk program keselamatan jalan, anggaran yang disiapkan pada 2026 diperkirakan sekitar Rp15 miliar.

Sementara itu, pembangunan dermaga tambat di Sungai Mahakam dialokasikan sekitar Rp28 miliar.

Pembangunan dermaga tersebut direncanakan di dua lokasi, yakni Sungai Kunjang dan Sungai Lais yang merupakan lahan milik pemerintah provinsi.

Namun, realisasi proyek masih menunggu revisi regulasi dari pemerintah pusat, khususnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 722 Tahun 2018 yang belum mengatur secara spesifik terkait dermaga tambat.

“Kalau regulasi itu sudah direvisi, baru bisa kita kerjakan. Kami sudah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran, Dishub Kaltim memprioritaskan program yang dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan dan pelayanan transportasi masyarakat.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kami prioritaskan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Yusliando.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri