Anggaran Seret, DPRD Bongkar Program Dishub Kaltim Banyak Hilang di 2026

Teks foto: Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh

Infobenua.com Samarinda —Kondisi fiskal Kalimantan Timur yang melemah berdampak pada minimnya program Dinas Perhubungan (Dishub) pada 2026. DPRD Kaltim menyebut sejumlah kegiatan strategis terpaksa dihapus dan belum ada program besar yang bisa dijalankan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, usai Rapat Kerja terkait Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Dishub Kaltim, Kamis (16/4/2026).

“Kekuatan fiskal Kaltim sekarang ini memang melemah. Jadi di 2026 belum ada kegiatan besar yang bisa dijalankan,” ujarnya.

Menurutnya, program yang tersisa saat ini hanya berupa perbaikan terbatas.

Namun, pelaksanaannya masih belum bisa dipastikan karena menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

“Beberapa perbaikan, termasuk di Samarinda, itu pun belum bisa dilaksanakan. Masih menunggu surat dari pusat,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran membuat banyak program yang sebelumnya direncanakan harus ditunda bahkan dihapus.

“Dengan efisiensi yang ada, banyak kegiatan akhirnya harus direlakan,” ucapnya.

Meski demikian, DPRD Kaltim mulai menyusun rencana program untuk tahun 2027. Dalam pembahasan tersebut, penginputan program mulai dilakukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah penyediaan penerangan jalan umum (PJU) dan jaringan listrik bagi wilayah yang belum teraliri, khususnya di ruas jalan berstatus provinsi.

“Program jalur listrik itu bisa diusulkan, terutama di daerah yang belum ada penerangan,” jelas Abdulloh.

Namun, ia menegaskan kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada jalan provinsi, sehingga kebutuhan di jalan kabupaten/kota tidak dapat langsung diintervensi.

“Kalau jalan kota, itu bukan kewenangan utama provinsi,” tegasnya.

DPRD juga mencatat kebutuhan PJU di jalan provinsi di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan sebagian besar telah terpenuhi. Sementara itu, kebutuhan penerangan masih tinggi di wilayah kabupaten/kota.

Adapun peluang bantuan dari pemerintah provinsi melalui skema bantuan keuangan (bankeu) masih belum memiliki kepastian.

“Kalau bankeu dibuka, tentu bisa membantu daerah. Tapi kalau tidak, kita fokus ke jalan provinsi saja,” tuturnya.

Dengan kondisi fiskal yang terbatas, DPRD Kaltim menilai program pembangunan ke depan harus lebih selektif dan difokuskan pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri