Adnan Tegaskan Pemprov Penentu RUPS Bankaltimtara, Suara Pemegang Saham Minoritas Tak Ngaruh!

Teks foto: Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan.

Infobenua.com Samarinda —Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bankaltimtara pada 22 April 2026 berujung tidak aklamasi setelah Pemerintah Kota Samarinda menyatakan dissenting opinion terhadap keputusan perusahaan, khususnya terkait pemberhentian direksi di tengah masa jabatan.

Perbedaan sikap itu muncul karena manajemen dinilai tidak mampu memberikan penjelasan mendasar soal alasan pergantian direksi.

Meski begitu, keputusan RUPS tetap dinyatakan sah karena ditentukan oleh pemegang saham mayoritas, yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau pemegang saham mayoritas sudah memutuskan, pemegang saham minoritas tidak berpengaruh,” kata Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan (5/5/2026).

Ia menegaskan, sebagai pemilik saham terbesar, Pemprov Kaltim memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk mengevaluasi dan memberhentikan direksi.

“Pemprov punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, termasuk memberhentikan direksi jika dinilai tidak perform,” ujarnya.

Adnan menilai polemik pemberhentian direksi tak bisa dilepaskan dari sejumlah persoalan yang membelit bank daerah tersebut, salah satunya kasus dugaan korupsi kredit fiktif dengan kerugian negara mencapai Rp208 miliar.

Menurutnya, dalam perusahaan yang berorientasi laba, kerugian sebesar itu merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan kebijakan direksi.

“Kerugian sebesar itu adalah masalah pidana serius. Ini berkaitan erat dengan kebijakan direksi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan internal. Dalam sistem perbankan, kata dia, setiap transaksi seharusnya tercatat dan terpantau secara ketat.

“Satu rupiah pun keluar pasti tercatat. Bagaimana bisa sampai kebobolan? Ini sudah masuk ranah pidana,” ujarnya.

Adnan menilai pergantian direksi dalam situasi tersebut merupakan langkah yang wajar. Ia juga menyinggung pertanyaan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang sebelumnya mempertanyakan alasan pergantian direksi.

“Kalau melihat kasus itu, mestinya bisa dipahami kenapa dilakukan penggantian,” tutupnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri