Sendirian Tolak Hak Angket, Golkar Berseberangan dengan 6 Fraksi DPRD Kaltim

Teks foto: tangkapan layar Rapat koordinasi DPRD Kaltim terkait hak angket di Gedung D DPRD Kaltim, Senin 4 Mei 2026.

Infobenua.com Samarinda — Enam dari tujuh fraksi di DPRD Kalimantan Timur menyepakati penggunaan hak angket untuk menyelidiki sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Satu-satunya fraksi yang tidak ikut menyetujui adalah Partai Golongan Karya.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat koordinasi di Gedung D DPRD Kaltim, Senin (4/5/2026) malam. Namun jalannya rapat tidak mulus. Forum sempat memanas akibat adu argumen antara fraksi Golkar dan Gerindra di tengah pembahasan hak angket.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan usulan hak angket muncul dari desakan masyarakat dan dugaan pelanggaran aturan oleh kepala daerah.

Ia merujuk Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melarang kepala daerah membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

“Kami melihat ada indikasi penyelewengan wewenang dan kebijakan strategis yang merugikan kepentingan umum. Hak angket ini untuk menyelidiki itu,” kata Reza dalam rapat.

Menurutnya, penyelidikan difokuskan kepada Gubernur, bukan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang juga Ketua Gerindra Kaltim.

“Usulan ini bukan untuk Wakil Gubernur. Jangan ditarik ke mana-mana seolah ini kepentingan fraksi tertentu,” tegasnya.

Ketegangan memuncak saat Reza memprotes ucapan Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, di grup WhatsApp internal dewan yang dinilai bernada personal.

Reza mengaku keberatan dengan kalimat yang dianggap merendahkan dan mencederai nama baiknya.

“Ini menyangkut etika dan marwah keluarga saya. Saya tidak pernah diajarkan berbicara kasar seperti itu,” ujarnya.

Ia bahkan menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut ke Badan Kehormatan DPRD Kaltim karena dinilai melanggar kode etik, serta menyinggung potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu, Syahariah tak membantah ucapannya. Ia mengaku pernyataan tersebut dipicu kekecewaan karena merasa hanya fraksinya yang hadir saat menghadapi aksi massa di DPRD.

Menurut dia, saat itu Partai Golongan Karya telah siap di lokasi, sementara fraksi lain, termasuk Gerindra, tidak terlihat.

“Saya kecewa karena kami sudah siap di luar, tapi tidak ada yang muncul kecuali Golkar. Saya mohon maaf kalau di grup saya sedikit keras,” katanya.

Ia juga menyinggung peran Reza yang sebelumnya dinilai paling vokal mendorong hak angket, namun tidak hadir saat menghadapi massa.

“Kita ingat, yang paling ambisi mendorong itu Pak Reza. Tapi saat kita menghadapi massa, beliau tidak hadir,” ujarnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri