Gubernur Kaltim Tegaskan Pesan Antikorupsi dari Presiden Prabowo: “Amanah Bukan Jalan untuk Memperkaya Diri”

Infobenua.com, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penegasan itu disampaikan sebagai bagian dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pesan Bapak Presiden sangat jelas: siapa pun yang memegang amanah rakyat dan memiliki kewenangan, tidak boleh melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apa pun. Ini adalah perintah langsung dari beliau,” ujar Rudy saat memberi sambutan dalam pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025).

Rudy mengingatkan bahwa integritas adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan agar para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di 10 kabupaten/kota di Kaltim tidak menyalahgunakan kekuasaan. Korupsi, menurutnya, tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun, termasuk praktik yang terselubung.

“Lebih baik kita hidup sederhana tapi terhormat, daripada mewah namun mengkhianati rakyat,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Peringatan ini secara khusus juga ia tujukan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru saja dilantik, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Rudy berharap keduanya dapat menjaga amanah dan membawa Kukar menuju pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.

Menurutnya, Kukar adalah wilayah strategis dan penuh potensi di Kaltim. Tak hanya kaya akan sumber daya alam—migas, tambang, kehutanan, pertanian, perkebunan, dan perikanan—Kukar juga menyimpan warisan sejarah panjang Kerajaan Nusantara, serta kekayaan budaya yang masih hidup hingga kini.

Lebih jauh, Kukar juga menjadi salah satu wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadikannya memiliki peran sentral dalam peta pembangunan nasional ke depan. Hal ini, kata Rudy, merupakan peluang sekaligus tantangan besar bagi pemerintah daerah setempat.

“Kami percaya dengan kepemimpinan yang kolaboratif, Kukar bisa menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan IKN. Potensinya luar biasa, tinggal bagaimana dikelola dengan bersih dan berpihak kepada rakyat,” katanya.

Rudy menutup pesannya dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan bahwa kekuasaan bukan jalan untuk memperkaya diri, melainkan sarana pengabdian kepada bangsa dan negara.

ADV Diskominfo Kaltim

penlis Frida editor eka mandiri