Kapasitas Sekolah Negeri di Kaltim Kembali Disorot, Banyak Siswa Terancam Gagal Sekolah

Infobenua.com. Samarinda –Daya tampung sekolah negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyebut kesenjangan antara jumlah peserta didik yang mendaftar dan kapasitas sekolah negeri sebagai hambatan serius dalam pemerataan akses pendidikan.

“Setiap tahun pendaftar melonjak, tapi kapasitas sekolah negeri tidak bertambah signifikan. Akibatnya, banyak anak gagal melanjutkan pendidikan,” kata Sarkowi kepada wartawan (20/6/2025).

Menurutnya, sekolah negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat karena dinilai lebih terjangkau dan aman. Namun, terbatasnya kapasitas membuat ribuan siswa terancam tidak tertampung, bahkan harus menunda sekolah selama setahun.

Masalah ini tak hanya terjadi di kota besar, tapi juga makin terasa di daerah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Jarak antarwilayah yang jauh membuat akses ke sekolah semakin sulit.

“Kukar itu luas, antarwilayah berjauhan. Kita perlu pendekatan spasial untuk merancang pembangunan sekolah baru. Harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pembangunan simbolik,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Salah satu rencana pembangunan sekolah yang disebut strategis adalah di wilayah Loa Tebu, yang dinilai sebagai zona penyangga dan bisa menjangkau beberapa desa sekaligus. Namun, rencana ini terkendala pembebasan lahan.

“Masalah lahan selalu jadi hambatan utama. Perlu kolaborasi antara pemprov dan pemkab, bahkan bisa melibatkan masyarakat lewat skema hibah,” ujarnya.

Sarkowi juga menyoroti dampak sosial dari ketimpangan ini. Banyak keluarga ekonomi lemah tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta karena biaya yang tinggi. Akibatnya, anak-anak di pelosok harus menunda pendidikan hanya karena akses dan lokasi sekolah tak terjangkau.

“Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi soal keadilan dalam mengakses pendidikan. Jangan sampai anak-anak tertinggal hanya karena mereka tinggal jauh dari kota,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun **peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah**, agar pembangunan sekolah benar-benar tepat sasaran.

“Kalau kita serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, akses pendidikan harus dijamin untuk semua, tanpa terkecuali,” tutupnya.

penulis Frida editor eka mandiri