Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Diprediksi Tiba di Jakarta 18 September

Infobenua.com, Jakarta — Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan Pemerintah Italia kepada Indonesia diprediksi tiba di Jakarta pada Jumat (18/9/2026). Kedatangan tersebut lebih cepat dibandingkan target sebelumnya yang diperkirakan berlangsung pada akhir September.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul membenarkan jadwal kedatangan tersebut. Kapal yang kini telah memasuki wilayah perairan Indonesia akan melanjutkan pelayaran menuju Jakarta.

“Benar, rencananya besok Jumat, 18 September akan tiba di Jakarta. Untuk peresmiannya akan diinformasikan lebih lanjut,” ujar Tunggul kepada Bloomberg Technoz, Kamis (17/09/2026).

Tunggul belum menjelaskan apakah agenda peresmian kapal akan dilakukan bersamaan dengan kedatangannya. Informasi mengenai seremoni tersebut, kata dia, akan disampaikan kemudian.

DPR soroti biaya operasional

Kedatangan Giuseppe Garibaldi sekaligus memunculkan perhatian terhadap biaya yang harus ditanggung Indonesia setelah kapal diterima melalui skema hibah. Anggota Komisi I DPR Mulyadi meminta pemerintah menghitung secara matang kebutuhan operasional kapal tersebut. Menurut dia, keberadaan kapal induk relevan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut luas, tetapi manfaat strategisnya perlu diimbangi dengan kesiapan anggaran.

“Yang penting waktu itu saya ingatkan, jangan sampai beban operasional ini terlalu besar. Kita belum tahu persis, karena kapal ini direnovasi, di-upgrade, disenjatai, dan direhab, sehingga kapalnya optimal dan berangkat dari Italia ke Indonesia,” kata Mulyadi, Jumat (04/09/2026).

Mulyadi mengingatkan bahwa status hibah tidak berarti seluruh kebutuhan setelah kapal diterima menjadi tanpa biaya. Pemerintah tetap harus menyediakan anggaran untuk retrofit dan penyesuaian lain agar kapal dapat digunakan sesuai kebutuhan operasi TNI Angkatan Laut.

Catatan mengenai keberlanjutan anggaran juga telah muncul dalam pembahasan Komisi I DPR dengan pemerintah. Komisi tersebut menyetujui penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia pada Juli 2026 dengan nilai sekitar 54,02 juta euro.

Transfer teknologi menjadi perhatian

Selain persoalan biaya, Mulyadi menilai penerimaan Giuseppe Garibaldi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional. Ia secara khusus mendorong keterlibatan PT PAL Indonesia dalam mempelajari teknologi yang terdapat pada kapal tersebut. Pengetahuan dan pengalaman selama pengoperasian kapal dinilai dapat menjadi modal untuk pengembangan kemampuan industri pertahanan maritim Indonesia.

Mulyadi bahkan mendorong agar proses tersebut diarahkan pada penguasaan teknologi yang memungkinkan Indonesia mempelajari kemungkinan pembangunan kapal induk secara mandiri di masa mendatang.

Catatan mengenai transfer teknologi menjadi bagian dari persetujuan Komisi I DPR. Selain kesiapan operasional dan keberlanjutan anggaran, parlemen juga menyoroti pentingnya transfer teknologi bagi TNI serta industri pertahanan nasional.

Hibah senilai 54,02 juta euro

Komisi I DPR menyetujui penerimaan hibah Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia pada 20 Juli 2026. Nilai hibah tercatat sebesar 54.022.426,67 euro. Persetujuan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR dan disetujui pada 21 Juli 2026.

Sebelum tiba di Jakarta, Giuseppe Garibaldi telah memasuki wilayah perairan Indonesia setelah sebelumnya singgah di Sri Lanka. Selama perjalanan dari Italia, kapal tersebut dikawal kapal perang Angkatan Laut Italia. Setelah masuk wilayah Indonesia, pengawalannya dilanjutkan oleh kapal perang TNI AL.

Dua fregat TNI AL, KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321, turut mengawal kapal tersebut menuju Jakarta. Kapal dan rombongan dijadwalkan menuju Pelabuhan Tanjung Priok untuk penyambutan oleh pejabat TNI dan Kementerian Pertahanan.

Kedatangan Giuseppe Garibaldi dengan demikian tidak hanya menjadi bagian dari proses penerimaan alutsista hibah, tetapi juga menempatkan pemerintah pada tahap berikutnya: memastikan kesiapan operasional, mengendalikan kebutuhan anggaran, serta memanfaatkan proses pengoperasian kapal untuk memperkuat kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri. (*)