KTT BRICS di India Hadapi Tantangan Menyatukan 11 Anggota

Infobenua.com, New Delhi — India akan menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-18 di New Delhi akhir pekan ini, dengan tantangan utama menjaga kelompok yang kini beranggotakan lebih banyak negara tetap relevan dan mampu mencapai kesepakatan di tengah perbedaan kepentingan geopolitik.

Indonesia, yang resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, melihat keanggotaan kelompok tersebut sebagai peluang untuk memperluas perdagangan dan investasi, memperkuat posisi di antara negara-negara Global South, serta meningkatkan peran negara berkembang dalam pembentukan tata kelola ekonomi global.

India mencoba mempertahankan identitas BRICS sekaligus mengakomodasi anggota baru melalui slogan tahun ini, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” atau “Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan”.

Slogan tersebut mempertahankan akronim BRICS yang berasal dari lima negara pendiri—Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan—namun memberikan makna baru yang dapat mencakup anggota yang bergabung kemudian, yakni Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Ini cara yang elegan untuk menafsirkan kembali BRICS agar akronim tersebut mewakili misi bersama, bukan nama-nama negara,” kata Mihaela Papa, direktur BRICS Lab di Massachusetts Institute of Technology (MIT), kepada DW.

Namun, Sushant Singh, dosen Kajian Asia Selatan di Yale University, menilai penggunaan slogan yang luas dan tidak spesifik justru menunjukkan upaya India mempertahankan BRICS sebagai forum yang netral dan berprofil rendah.

“India tidak ingin menyinggung Rusia atau Cina, tetapi kenyataannya, masyarakat India kini semakin melihat ke arah Amerika Serikat (AS). Keinginan untuk memperkuat BRICS tidak ada,” ujarnya.

Indonesia Dorong Agenda Global South

Bagi Indonesia, BRICS merupakan wadah untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi negara-negara Barat.

Dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting di New Delhi pada 14 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, “Nilai terbesar BRICS terletak pada penguatan suara negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan global masa depan.”

Sugiono juga menekankan bahwa BRICS seharusnya berperan sebagai bagian dari solusi, bukan memperdalam polarisasi. Indonesia mendorong kelompok tersebut mendukung reformasi tata kelola global dan membangun sistem perdagangan yang lebih inklusif.

KTT di New Delhi dinilai memiliki bobot geopolitik lebih besar dibandingkan pertemuan tahun sebelumnya di Brasil. Status India sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki pengaruh geopolitik global membuat pertemuan tahun ini berpotensi menjadi forum penting bagi pembicaraan antarnegara anggota.

Pada KTT di Rio de Janeiro tahun lalu, enam dari 11 kepala negara anggota tidak hadir. Di antara mereka terdapat Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Situasi tersebut diperkirakan berbeda tahun ini. Putin diperkirakan menghadiri KTT, sementara Xi secara luas diperkirakan ikut serta meskipun Beijing belum memberikan konfirmasi resmi.

“Partisipasi pemimpin tertinggi Cina sangat penting,” kata Papa.

Menurut Papa, kehadiran pemimpin Iran dan UEA juga dapat menjadi indikator penting mengenai kemampuan BRICS berfungsi sebagai “kekuatan penstabil”, terutama jika kedua negara yang memiliki rivalitas regional tersebut dapat menunjukkan kerja sama.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian dijadwalkan hadir. Sementara itu, Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan diperkirakan mengirimkan perwakilan. Arab Saudi, yang juga memiliki rivalitas dengan Iran, diperkirakan turut hadir. Posisi Arab Saudi dalam BRICS masih belum sepenuhnya jelas, meskipun sejumlah materi resmi BRICS saat ini mencantumkan negara tersebut sebagai anggota.

Pertemuan Bilateral Jadi Agenda Penting

Bagi India, arti penting KTT tidak hanya terletak pada agenda multilateral BRICS, tetapi juga pada sejumlah pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela pertemuan.

Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan bertemu pada Jumat. KTT juga dapat membuka kesempatan bagi Xi dan Modi melakukan pembicaraan langsung ketika hubungan Cina-India masih menghadapi ketegangan.

Meski demikian, para pengamat tidak memperkirakan KTT akan menghasilkan banyak keputusan substantif.

“Dalam hal hasil konkret dan apa yang dapat dicapai, saya pikir hasilnya akan sangat, sangat terbatas,” kata Singh.

Modi sebelumnya menggambarkan BRICS sebagai forum penting bagi Global South untuk menyampaikan posisi bersama mengenai berbagai persoalan internasional. Ia juga menekankan konsep “pendekatan yang berpusat pada masyarakat” serta semangat “kemanusiaan yang utama”.

Singh, sebaliknya, menilai BRICS bukan prioritas utama bagi India. Menurutnya, New Delhi tidak sepenuhnya menerima kecenderungan BRICS dalam beberapa tahun terakhir yang dipandang semakin mengarah pada posisi “anti-Barat”.

“Dengan India sebagai ketua, India tidak akan nyaman dengan garis kebijakan apa pun yang bersifat anti-Barat,” katanya.

Ia menyoroti hubungan pertahanan India dengan AS serta keterkaitan perdagangan New Delhi dengan negara-negara Barat sebagai alasan India tidak akan mengambil posisi konfrontatif.

“Gagasan India tentang BRICS lebih diarahkan pada peningkatan hubungan perdagangan dan sebagainya. Dengan kata lain, apakah kita bisa melakukan hal-hal yang menguntungkan kita tanpa menjadi konfrontatif atau kritis terhadap Barat?”

India Dipandang sebagai Jembatan

Posisi India yang berusaha mempertahankan hubungan dengan berbagai kekuatan dunia justru dapat menjadi modal bagi New Delhi dalam memimpin BRICS.

“India menambah pengaruh karena memiliki bobot geopolitik yang signifikan dan hubungan dengan berbagai kubu yang saling bersaing, sehingga menjadikannya jembatan penting,” kata Papa. “Pendekatannya kemungkinan akan membuat BRICS tetap berfokus pada kerja sama praktis dan reformasi tata kelola global, bukan pada politik blok secara terbuka.”

BRICS kini mendekati usia 18 tahun. Namun, ekspansi keanggotaan dalam beberapa tahun terakhir juga meningkatkan tantangan bagi kelompok tersebut untuk mempertahankan kesatuan visi.

Secara ekonomi dan demografis, BRICS memiliki bobot besar. Negara-negara anggotanya mencakup hampir separuh populasi dunia dan menyumbang sekitar 40 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Dalam deklarasi bersama tahun lalu, BRICS menyerukan perubahan pada sistem tata kelola global, termasuk peningkatan keterwakilan negara berkembang di lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Kelompok tersebut juga mengkritik penerapan tarif serta apa yang disebutnya sebagai “polarisasi” dalam tatanan internasional.

Namun, perluasan keanggotaan membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks.

“Secara ideologis, BRICS masih berada pada posisi yang sama seperti dalam KTT terakhir di Brasil, dengan fokus pada kerja sama yang praktis dan fungsional, sembari berupaya menghindari ketegangan geopolitik,” kata Papa.

Jika Arab Saudi dihitung, BRICS kini terdiri atas 11 anggota. Menurut Papa, semakin banyak negara yang terlibat membuat pencapaian konsensus mengenai sejumlah isu menjadi lebih sulit.

Komposisi kelompok tersebut juga berubah secara politik. Jumlah negara autokratis kini lebih besar dibandingkan negara demokratis, sementara sejumlah anggota memiliki hubungan bilateral yang tegang satu sama lain.

“Kontradiksi internal ini akan selalu sulit didamaikan,” kata Singh.

Perdagangan dan Pertanian Jadi Prioritas

Papa memperkirakan terdapat peluang kemajuan dalam tiga bidang pada tahun ini, yakni perdagangan, kerja sama moneter, dan pertanian.

Agenda yang dibahas dapat mencakup peningkatan perdagangan antaranggota, pengembangan mekanisme keuangan alternatif untuk pertukaran mata uang, serta kerja sama terkait ketahanan pangan.

Reformasi tata kelola global juga diperkirakan tetap menjadi salah satu agenda utama. Namun, Papa menilai BRICS memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan pada institusi yang mendapat dukungan lebih luas di antara anggotanya.

India, misalnya, tidak terlalu mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi mendukung koordinasi BRICS dalam isu perdagangan dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Ambisi India di WTO dimiliki oleh lebih banyak anggota,” katanya, sehingga kemajuan di bidang tersebut “lebih mungkin” tercapai.

Kendati demikian, Singh memperkirakan BRICS masih akan menghadapi kesulitan dalam menghasilkan capaian besar.

Ia menilai sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya pengaruh Cina secara global hingga kebijakan tarif pemerintahan Trump, semakin memperumit upaya kelompok tersebut mencapai agenda bersama.

“Dengan kondisi dunia saat ini serta kurangnya koherensi dan kontradiksi internal yang dimiliki BRICS, sangat kecil kemungkinan kelompok ini akan mencapai sesuatu yang besar,” ujarnya. (*)