Karhutla Kaltim Tembus 1.500 Hektare, BPBD Sebut Tren Kebakaran Kembali Naik

Teks foto: Konferensi Pers Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Diskominfo Kaltim

Infobenua.com, Samarinda–Luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bertambah. Hingga 26 Agustus 2026, total area yang terdampak mencapai 1.595,81 hektare.

Teks foto: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim,Buyung Dodi Gunawan Saat diwawancarai 

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan, peningkatan karhutla kembali terlihat setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Kondisi cuaca kering membuat potensi kebakaran kembali meningkat di sejumlah wilayah.

“Padahal minggu kemarin tanggal 19, 20, 21 itu menurun, sekarang meningkat lagi. Artinya trennya mulai menaik lagi,” ujar Buyung, Kamis (27/8/2026).

Dari total luasan tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah dengan dampak terluas. BPBD mencatat karhutla di Kukar mencapai 480,38 hektare dari 53 kejadian.

Kemudian disusul Kutai Barat (Kubar) dengan luas terdampak 383,67 hektare dari 77 kejadian dan Paser sebesar 358,93 hektare dari 151 kejadian.

Meski memiliki jumlah kejadian tertinggi, Paser tidak menjadi daerah dengan luasan terbesar. Hal itu menunjukkan jumlah kejadian kebakaran tidak selalu berbanding lurus dengan luas wilayah yang terbakar.

Sementara itu, Samarinda tercatat mengalami karhutla seluas 126,26 hektare dari 91 kejadian. Disusul Berau dengan 102,94 hektare, Kutai Timur 57,75 hektare, Penajam Paser Utara 51,54 hektare, Balikpapan 14,74 hektare, Bontang 13,51 hektare, dan Mahakam Ulu 6,10 hektare.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kaltim, mayoritas area terdampak berada di kawasan lahan dengan luas 1.541,76 hektare. Sementara kawasan hutan tercatat 33,34 hektare dan perkebunan 30,71 hektare.

Selain luasan kebakaran, BPBD juga mencatat ribuan titik panas yang terpantau di wilayah Kaltim. Hingga saat ini terdapat sekitar 14 ribu hotspot yang terdeteksi.

Namun, Buyung mengingatkan hotspot tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kebakaran. Seluruh titik panas masih harus melalui pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Ini titik panas, bukan titik api. Jadi tetap perlu divalidasi,” katanya.

Dari jumlah tersebut, sekitar 500 titik masuk kategori kepercayaan rendah, 13.400 titik kategori sedang, dan sekitar 800 titik kategori tinggi.

Menurut Buyung, sebagian titik panas berada di kawasan perkebunan maupun konsesi. Namun, sejumlah titik lainnya juga ditemukan di luar kawasan tersebut sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah.

BPBD juga menemukan beberapa lokasi yang kembali terbakar meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Kondisi itu diduga terjadi karena masih terdapat bara yang belum sepenuhnya padam.

“Api kecil sekalipun bisa menjadi ancaman karena kondisi sekarang sangat kering,” ujarnya.

Selain faktor cuaca, BPBD menduga sejumlah kejadian dapat dipicu oleh kelalaian maupun tindakan pembakaran yang tidak sesuai aturan.

“Bisa saja ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau lainnya yang melakukan pembakaran yang tidak seharusnya,” jelas Buyung.

Untuk mengantisipasi perluasan karhutla, pemerintah meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran lahan. Edukasi dan pengawasan juga terus dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat, relawan, hingga masyarakat.

Di lapangan, penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akses menuju lokasi kebakaran. Beberapa wilayah memiliki sumber air terbatas serta medan yang sulit dilalui kendaraan pemadam.

Salah satunya di wilayah Pendingin, Kutai Kartanegara. Kondisi medan membuat kendaraan pemadam tidak selalu bisa menjangkau titik kebakaran.

“Kalau sumber air susah, kemudian area terlalu dalam atau landai, konturnya tidak baik, kendaraan tidak bisa masuk,” ungkap Buyung.

Meski pemerintah melakukan efisiensi anggaran, BPBD memastikan kebutuhan penanganan bencana tetap menjadi prioritas, termasuk untuk operasi pemadaman dan kegiatan penyelamatan.

Buyung juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan karhutla, mulai dari relawan, TNI-Polri, organisasi perangkat daerah, hingga masyarakat.

“Kita meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan agar kebakaran tidak kembali meluas,” demikian Buyung.

Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri