PAD 2027 Dipatok Rp1,3 Triliun, Pemkot Samarinda Tak Akan Naikkan PBB

Ket foto : Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2027 mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Kenaikan target tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk semakin maksimal mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Target PAD tersebut mencuat dalam pembahasan awal APBD 2027. DPRD Samarinda mengusulkan agar proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,2 triliun ditingkatkan hingga mendekati Rp1,3 triliun. Usulan itu disambut positif oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sebagai bentuk dorongan agar pemerintah bekerja lebih maksimal.

Meski demikian, Andi Harun memastikan peningkatan pendapatan daerah tidak akan ditempuh melalui kebijakan yang dapat menambah beban warga. Salah satu opsi yang ditegaskan tidak akan dilakukan adalah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Misalnya menaikkan PBB, nggak boleh. Karena kita harus melihat juga situasi daya beli masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi kita lihat di mana ada kelesuan sana-sini,” ujar Andi Harun, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus mengejar target pendapatan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap warga dan pelaku usaha.

Andi Harun mengatakan, peningkatan PAD seharusnya dicapai melalui upaya memperkuat sektor ekonomi serta mengoptimalkan potensi pendapatan yang sudah ada. Dengan cara tersebut, pertumbuhan penerimaan daerah dapat berlangsung lebih sehat dan berkelanjutan.

“Kalau orientasinya hanya menaikkan pendapatan dengan menambah beban pajak atau pungutan, tentu itu bukan langkah yang bijak. Pemerintah harus mencari cara lain yang lebih tepat,” katanya.

Dalam rancangan awal APBD 2027, total pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp3,3 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp1,3 triliun, sementara sekitar Rp2,1 triliun masih berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Komposisi itu menunjukkan kontribusi dana transfer masih lebih besar dibandingkan PAD. Karena itu, Pemkot Samarinda berupaya meningkatkan kemandirian fiskal secara bertahap tanpa harus menerapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Andi Harun menilai, usulan DPRD terkait kenaikan target PAD dapat menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.

“Saya melihat usulan itu sebagai motivasi agar pemerintah terus meningkatkan kinerja. Artinya, kita didorong untuk lebih kreatif dan lebih giat mencari peluang pendapatan yang tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri