Pasokan Listrik dan Investasi Melonjak, Korea Utara Disebut Makin Makmur Berkat Dukungan Rusia

Infobenua.com, Pyongyang – Korea Utara menunjukkan perubahan mencolok dalam kondisi ekonomi dan infrastruktur perkotaan sejak mempererat hubungan dengan Rusia, meski manfaat pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Perubahan itu terlihat dari citra satelit malam hari. Selama bertahun-tahun, sebagian besar wilayah Korea Utara tampak gelap akibat keterbatasan pasokan listrik. Namun, dalam enam tahun sejak April 2020, area pusat Pyongyang yang terlihat terang telah meluas lebih dari dua kali lipat, sementara tingkat kecerahannya meningkat sekitar tiga kali lipat.

Portal informasi NK News menilai peningkatan pasokan listrik di kota-kota besar sebagai salah satu capaian pemerintah. Pemerintah juga mempercepat pembangunan perumahan di ibu kota setelah Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Kongres Partai ke-8 pada 2021 menetapkan target pembangunan 50 ribu unit hunian baru.

Target tersebut kemudian direalisasikan, antara lain melalui pembangunan kawasan Hwasong. Di kawasan itu berdiri dua menara apartemen setinggi sekitar 40 lantai dengan desain yang menyerupai rudal balistik antarbenua Hwasong.

Perubahan di Pyongyang juga terlihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi. Pelancong asing yang telah lama mengunjungi Korea Utara melaporkan ibu kota tersebut kini memiliki lebih banyak kendaraan impor, termasuk mobil listrik dari Cina, serta penggunaan aplikasi telepon pintar untuk pembayaran melalui kode QR dan pemesanan taksi.

Pusat perbelanjaan di Pyongyang juga dilaporkan semakin banyak menawarkan produk fesyen dan kosmetik dari merek Barat.

Pemerintah Kim juga menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur besar. Di Pyongyang, sebuah rumah sakit berukuran besar dan kompleks rumah kaca yang luasnya disebut sebanding dengan Central Park di New York telah dibangun.

Di pesisir timur, Kim pada Juni 2025 meresmikan resor wisata Wonsan-Kalma sepanjang lima kilometer yang dirancang mampu menampung hingga 20 ribu wisatawan. Wall Street Journal pada Juni lalu bahkan menggambarkan perkembangan tersebut sebagai “kisah sukses ekonomi terbesar di dunia”.

Dukungan Rusia Jadi Sumber Pendapatan Besar

Di balik pembangunan tersebut, Korea Utara diduga memperoleh pemasukan besar dari keterlibatannya dalam perang Rusia-Ukraina.

Laporan Institute for National Security Strategy (INSS) Korea Selatan pada Maret memperkirakan Pyongyang memperoleh hingga US$14,4 miliar atau sekitar Rp257 triliun dari penjualan amunisi kepada Rusia dan pengiriman personel militer.

Bloomberg Economics juga memperkirakan kerja sama militer dengan Moskow menghasilkan lebih dari US$14 miliar bagi Korea Utara sepanjang 2022–2025.

Pendapatan tambahan sekitar US$8 miliar diperkirakan berasal dari perdagangan dengan Cina, pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri, kegiatan ekspor, serta operasi siber.

Salah satu contoh terbesar terjadi pada Februari 2025 ketika peretas yang diduga terkait Korea Utara mencuri aset Ethereum senilai sekitar US$1,5 miliar dari platform Bybit.

Besarnya arus pendapatan tersebut signifikan jika dibandingkan dengan ukuran ekonomi Korea Utara. Produk domestik bruto negara tersebut pada tahun sebelumnya diperkirakan sekitar US$27 miliar.

Hubungan dengan Rusia juga memperkuat posisi politik dan militer rezim Kim. Pyongyang baru-baru ini bahkan meluncurkan dua kapal perusak berbobot sekitar 5.000 ton.

Dalam 15 tahun kepemimpinannya, Kim disebut belum pernah memiliki sumber daya finansial dan pengaruh internasional sebesar saat ini.

Kondisinya berbeda ketika pandemi Covid-19 melanda. Dalam Kongres Partai Buruh pada awal 2021, Kim secara terbuka mengakui kondisi ekonomi yang memburuk dan sambil menangis mengatakan bahwa “hampir semua sektor ekonomi tertinggal dari harapan”.

Lima tahun kemudian, suasana kongres partai berubah. Tujuh baris meriam artileri ditempatkan di depan gedung dan Kim menyatakan bahwa “semuanya telah berubah secara mendasar.”

Hubungan dengan Moskow Mengangkat Posisi Diplomatik

Kemitraan strategis dengan Rusia juga mengubah posisi Korea Utara dalam politik internasional.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Pyongyang pada Juni 2024. Pemimpin Cina Xi Jinping menyusul pada Juni tahun ini, tiga bulan setelah kunjungan pemimpin Belarus Alexander Lukashenko.

Pada September 2025, Kim tampil bersama Xi dan Putin dalam peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing.

Skala kerja sama militer Korea Utara dan Rusia juga terus berkembang. Belum diketahui pihak mana yang lebih dahulu mengusulkan pemanfaatan persediaan amunisi Korea Utara untuk mendukung perang Rusia di Ukraina.

Menurut perkiraan Ukraina, Korea Utara memasok sekitar separuh kebutuhan amunisi Rusia di garis depan selama 2024 dan 2025. Selain amunisi, Pyongyang juga mengirim meriam swagerak, sistem peluncur roket multipel, dan rudal balistik.

Ukraina menyatakan Korea Utara kini berencana mengirim satu unit rudal yang terdiri atas 90 tentara, enam peluncur, dan hingga 120 rudal ke Rusia untuk digunakan dalam perang.

Keterlibatan personel militer Korea Utara juga meningkat. Sekitar 16 ribu hingga 22 ribu tentara Korea Utara disebut telah membantu pasukan Rusia merebut kembali wilayah Kursk di dekat perbatasan Ukraina dan kemudian melakukan operasi pembersihan ranjau.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Kim berencana mengirim tambahan 30 ribu hingga 50 ribu tentara ke Rusia.

Kerja sama tersebut memberikan keuntungan finansial langsung kepada Pyongyang. Menurut laporan INSS, Korea Utara menerima sekitar US$2.800 untuk setiap prajurit yang dikirim, US$3.000 untuk seorang perwira, serta US$6.000 hingga US$10.000 atau sekitar Rp178 juta untuk setiap tentara yang tewas.

Pola perdagangan tersebut sebagian mengingatkan pada hubungan ekonomi Korea Utara dengan Uni Soviet pada masa lalu. Sebagian transaksi dilakukan melalui mekanisme barter. Sebagai imbalan atas amunisi, persenjataan dan personel, Rusia memasok minyak mentah, produk minyak, gandum, serta teknologi dan peralatan militer.

Bantuan tersebut mencakup sistem pertahanan udara hingga teknologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan drone, rudal, dan kapal selam.

Pertumbuhan Belum Merata

Namun, peningkatan pendapatan negara dan pembangunan di Pyongyang belum otomatis meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk Korea Utara.

Kenaikan harga pangan dan pelemahan mata uang won memberikan tekanan terhadap rumah tangga berpendapatan rendah, khususnya mereka yang tidak memiliki akses terhadap mata uang asing. Di sejumlah keluarga, perempuan juga semakin banyak bekerja untuk mempertahankan tingkat kehidupan rumah tangga.

Pada musim semi 2024, Kim meluncurkan program pembangunan yang dikenal sebagai 20×10, yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah-daerah di luar Pyongyang.

Program tersebut menargetkan pembangunan pabrik-pabrik modern di 20 kota atau kabupaten setiap tahun. Jika berlangsung selama satu dekade, pemerintah berharap dapat membangun sekitar 200 proyek industri regional.

Pendanaan program tersebut diduga berasal dari peningkatan pendapatan pemerintah.

Namun, pakar Korea Utara dan profesor Universitas Kookmin di Seoul, Andrey Lankov, meragukan program tersebut dapat mencapai targetnya.

“Masalahnya, pabrik-pabrik itu bukan hanya tidak memiliki infrastruktur, tetapi juga mengabaikan mekanisme penyediaan listrik, komponen, dan bahan baku.”

Menurut Lankov, persoalan lain terletak pada model pengelolaan industri yang tetap mengandalkan prinsip ekonomi terencana. Model tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan menengah.

Ia membandingkan kondisi sekarang dengan pertumbuhan ekonomi Korea Utara pada pertengahan 2010-an.

“Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Korea Utara pada pertengahan 2010-an, pertumbuhan saat ini bukan hasil reformasi ekonomi internal, melainkan semata-mata keberuntungan dari dunia internasional,” kata Lankov.

Dengan demikian, perubahan ekonomi Korea Utara saat ini lebih banyak didorong oleh keuntungan strategis dari hubungan dengan Rusia dan kondisi geopolitik internasional, sementara persoalan struktural seperti infrastruktur, pasokan bahan baku, distribusi energi, dan kesenjangan kesejahteraan masih menjadi tantangan bagi rezim Kim.(*)