Infobenua.com, New Delhi — Gelombang demonstrasi yang dipimpin generasi muda di India terus meluas dari ibu kota New Delhi ke berbagai negara bagian, memperbesar tekanan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Gerakan yang menamakan diri Cockroach Janta Party (CJP) itu bermula sebagai satir di media sosial, namun kini berkembang menjadi simbol protes terhadap korupsi, tingginya pengangguran, serta krisis kepercayaan terhadap sistem pendidikan.
Puluhan ribu demonstran turun ke jalan menuju Gedung Parlemen India pada awal pekan ini. Aksi tersebut menjadi titik balik yang menandai meluasnya dukungan terhadap gerakan yang sebelumnya dianggap sekadar fenomena media sosial.
CJP lahir pada Mei lalu setelah Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, menyebut para pemuda pengangguran sebagai “kecoa” dalam sebuah komentar spontan saat persidangan yang tidak berkaitan dengan isu ketenagakerjaan.
Alih-alih menolak istilah tersebut, para aktivis muda justru mengadopsinya sebagai simbol perlawanan. Kata “cockroach” kemudian digunakan untuk menggambarkan kemarahan mereka terhadap tingginya angka pengangguran dan sistem pendidikan yang dinilai gagal memenuhi harapan generasi muda.
Kemarahan publik semakin meningkat setelah terungkap dugaan kebocoran soal ujian masuk universitas yang sangat kompetitif. Skandal tersebut memperkuat anggapan bahwa sebagian peserta memperoleh akses istimewa sehingga mencederai prinsip keadilan.
Dengan dukungan jutaan pengikut di media sosial, CJP berkembang menjadi wadah bagi berbagai keluhan anak muda, mulai dari sulitnya memperoleh pekerjaan hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
Meski demikian, sejumlah tokoh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) semula menilai gerakan tersebut tidak lebih dari tren media sosial.
Situasi berubah setelah aktivis Sonam Wangchuk melakukan mogok makan selama tiga pekan. Ketegangan meningkat ketika polisi membubarkan pawai menuju Gedung Parlemen dengan gas air mata dan pentungan.
Rekaman mahasiswa yang terluka segera menyebar luas di media sosial dan memicu aksi solidaritas di berbagai wilayah India, sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah.
Salah satu tuntutan utama demonstran adalah pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.
Melalui platform X, Pradhan menyatakan pemerintah akan memberikan “jawaban, reformasi, dan akuntabilitas.”
Pemimpin oposisi utama Rahul Gandhi turut mendukung tuntutan mahasiswa. Pada Rabu (2/7), ia mendesak Pradhan mundur dan meminta Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan permintaan maaf kepada para mahasiswa.
Aksi protes kini tidak lagi terpusat di New Delhi. Demonstrasi dan pawai juga berlangsung di sejumlah negara bagian.
Aktivis transparansi Anjali Bhardwaj mengatakan gerakan tersebut telah berkembang jauh melampaui ibu kota.
“gelombang gerakan ini telah menyebar bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil di Chhattisgarh.”
Menurutnya,
“kemarahan itu sangat terasa. Gerakan ini berhasil menangkap frustrasi dan kekecewaan anak muda yang menuntut akuntabilitas.”
Negara bagian Maharashtra menjadi salah satu basis dukungan terbesar bagi CJP di luar New Delhi.
Di Pune, ribuan orang menghadiri peluncuran manifesto pendidikan yang dipimpin pendiri CJP, Abhijeet Dipke.
Sementara di Mumbai, pemerintah memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan yang melibatkan kerumunan hingga 6 Agustus setelah aksi solidaritas digelar di kota tersebut.
Aparat juga membuka delapan perkara pidana yang melibatkan sekitar 900 demonstran. Polisi menyatakan langkah tersebut didasarkan pada laporan intelijen mengenai potensi gangguan keamanan dan kemungkinan terjadinya kekerasan.
Koordinator CJP di Maharashtra, Manthan, menegaskan gerakan akan terus berlanjut.
“Kalau kami mundur sekarang setelah semua yang kami lalui, semua perjuangan ini akan sia-sia,” katanya kepada DW.
Di sejumlah wilayah, dukungan terhadap CJP datang dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok aktivis lokal yang bergerak secara independen.
Ketua Students’ Federation of India di Kerala, M. Sivaprasad, menilai isu yang diangkat CJP mencerminkan persoalan nyata yang dihadapi generasi muda.
“Isu-isu yang diangkat CJP tidak bisa diabaikan. Kebocoran soal ujian, korupsi, dan pengangguran adalah persoalan nyata yang dihadapi anak muda. Wajar jika para mahasiswa merasa gerakan ini mewakili mereka,” katanya kepada DW.
Gerakan tersebut juga memperoleh dukungan dari Samyukta Kisan Morcha (SKM), koalisi organisasi petani yang sebelumnya memimpin aksi besar menentang undang-undang pertanian.
Dalam pernyataannya, pimpinan SKM mengatakan,
“Mahasiswa dan anak muda adalah anak-anak para petani sekaligus masa depan India. SKM meyakini bahwa perjuangan mahasiswa dan anak muda adalah juga perjuangan para petani.”
Meski demikian, BJP menilai CJP belum memiliki fondasi untuk berkembang menjadi gerakan nasional.
Juru bicara BJP Tom Vadakkan mengatakan,
“CJP harus menjembatani kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di India, sekaligus mengatasi perbedaan bahasa, sebelum bisa mengklaim diri sebagai gerakan nasional,” ujarnya kepada DW.
Ia juga menilai nama gerakan tersebut sulit diterima masyarakat luas.
“Saya rasa nama ‘Cockroach’ tidak dapat diterima dalam masyarakat. Mungkin bisa menarik perhatian di Delhi, tetapi saya tidak melihatnya akan mendapat dukungan luas di berbagai negara bagian,” katanya.
Pakar politik Sciences Po Paris, Gilles Verniers, menilai CJP memiliki peluang berkembang karena mengangkat persoalan yang dirasakan banyak anak muda.
“Dalam menghadapi tindakan represif negara yang semakin meningkat, gerakan Cockroach kemungkinan akan terus berkembang dan menyebar ke kota-kota lain,” kata Verniers kepada DW.
Ia menambahkan,
“Selain itu, tuntutannya bersifat nonpartisan karena berfokus pada keadilan institusi publik dan akuntabilitas pemerintah, bukan pada kepentingan politik partai tertentu,” tambahnya.
Pengamat media Pamela Philipose juga menilai gerakan tersebut telah memasuki fase baru.
“Melihat kembali maraknya aksi protes yang dipimpin anak muda di berbagai kota di India, gerakan ini jelas sudah membangun dukungan di seluruh negeri,” katanya kepada DW.
Menurut Philipose,
“Dengan merespons gerakan ini secara tidak berperasaan dan represif, pemerintah justru tanpa sadar mempersatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah. Dalam kondisi lain, mereka mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa bersatu melalui aktivisme,” ujarnya.
Meski berhasil menarik perhatian nasional, tantangan terbesar CJP kini adalah mengubah gelombang solidaritas menjadi organisasi yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Sejumlah gerakan protes di India sebelumnya juga sempat memperoleh dukungan luas, tetapi kehilangan momentum setelah isu pemicunya mereda. Masa depan CJP akan sangat bergantung pada kemampuannya membangun kepemimpinan lokal, menjaga mobilisasi massa, dan memperluas dukungan di luar New Delhi.(*)



















Users Today : 1198
Total Users : 1387574
Views Today : 2603
Total views : 6672895