Polemik UKT Mahasiswa Baru, DPRD Kaltim Dorong Sinkronisasi Gratispol dengan Perguruan Tinggi

Foto : Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry

Infobenua.com, Samarinda – Munculnya penagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru di tengah pelaksanaan program Gratispol memunculkan kebingungan di sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut memicu pertanyaan terkait kepastian mekanisme penyaluran bantuan pendidikan yang dijanjikan pemerintah daerah.

Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai persoalan tersebut tidak terletak pada substansi program Gratispol, melainkan pada belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan pihak kampus.

“Yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah koordinasinya. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus duduk bersama untuk menyelesaikan hal-hal yang masih belum jelas,” kata Sarkowi.

Menurutnya, kejelasan mengenai jadwal pencairan bantuan menjadi faktor penting agar perguruan tinggi dapat menyesuaikan sistem pembayaran UKT tanpa membebani mahasiswa.

“Harus ada kepastian kapan dana bantuan itu disalurkan. Dengan begitu, perguruan tinggi bisa menyesuaikan tenggat pembayaran sampai bantuan diterima,” ujarnya.

Sarkowi menjelaskan, setiap perguruan tinggi memiliki kondisi keuangan dan arus kas yang berbeda sehingga pelaksanaan program tidak dapat diseragamkan. Karena itu, dibutuhkan kesepakatan yang jelas antara pemerintah daerah dan masing-masing kampus.

Ia menegaskan, komunikasi yang lebih intensif diperlukan agar program pendidikan gratis tersebut dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengganggu operasional perguruan tinggi.

“Program ini harus berjalan dengan baik tanpa membebani kampus dari sisi keuangan. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh mekanisme administrasi tersusun dengan jelas,” katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti pelaksanaan rapat koordinasi yang dinilai belum efektif.

Menurutnya, beberapa perguruan tinggi masih mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga pembahasan tidak berjalan maksimal.

“Kampus juga harus aktif membangun komunikasi. Jangan sampai pertemuan dilakukan, tetapi keputusan penting tidak bisa diambil karena yang hadir tidak memiliki kewenangan,” tegasnya.

DPRD Kaltim berharap sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan perguruan tinggi dapat segera dilakukan agar pelaksanaan Gratispol tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan mahasiswa.