Serangan di Selat Hormuz Akhiri Gencatan Senjata AS-Iran, Ketegangan Kembali Memanas

Infobenua.com – Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali runtuh setelah serangan terhadap sejumlah kapal dagang di Selat Hormuz memicu aksi saling balas militer. Eskalasi terbaru itu terjadi ketika proses perundingan kedua negara masih berjalan, sekaligus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan Teluk dan jalur distribusi energi dunia.

Pejabat Amerika Serikat dan otoritas maritim internasional mengklaim Iran menyerang sedikitnya tiga kapal dagang di Selat Hormuz pada Selasa pekan lalu. Target serangan disebut meliputi sebuah kapal tanker minyak Arab Saudi serta kapal pengangkut gas alam cair (LNG) milik Qatar.

Insiden tersebut mendorong Washington mencabut pengecualian sementara terhadap sanksi ekspor minyak Iran. Kebijakan itu sebelumnya menjadi salah satu konsesi utama dalam nota kesepahaman (MoU) yang disepakati kedua negara bulan lalu, yang memungkinkan Teheran kembali mengekspor minyak setelah armada tankernya sempat terhambat akibat blokade Angkatan Laut Amerika Serikat.

Sebagai respons, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada Rabu menyatakan telah menyerang lebih dari 80 sasaran di wilayah Iran. Target operasi mencakup sistem pertahanan udara, radar, serta lebih dari 60 kapal cepat milik Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang disebut selama ini digunakan untuk mengganggu pelayaran internasional.

Sehari kemudian, Kamis (9/7), militer Amerika Serikat kembali melancarkan gelombang serangan terhadap sekitar 90 sasaran lainnya di Iran.

CENTCOM menyebut operasi itu bertujuan “membebankan biaya yang sangat besar atas penargetan dan penyerangan terhadap kapal dagang yang diawaki warga sipil tak bersalah di jalur pelayaran internasional.”

Iran kemudian merespons dengan meluncurkan rudal ke sejumlah negara Teluk. Sirene peringatan serangan udara dan ledakan dilaporkan terdengar di Bahrain dan Kuwait, sementara serangan lanjutan juga dilaporkan masih berlangsung pada Kamis.

Perusahaan keamanan maritim MARISKS menilai rangkaian aksi tersebut menunjukkan konflik telah memasuki fase baru. Menurut perusahaan itu, aksi saling serang tersebut “menandai kembalinya konfrontasi militer secara langsung.”

Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Turki, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan nota kesepahaman dengan Iran kini “sudah berakhir.” Ia juga mengatakan, “Berurusan dengan mereka [Teheran] hanya membuang-buang waktu.”

Di tengah meningkatnya ketegangan, Cina dan Qatar menyerukan deeskalasi. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius juga meminta Iran menghentikan provokasi terhadap Amerika Serikat sekaligus mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal dagang.

Selat Hormuz memiliki arti strategis bagi Iran maupun pasar energi global. Sebelum perang pecah, sekitar seperlima ekspor minyak dan gas dunia dari kawasan Teluk melewati jalur tersebut.

Iran diketahui menutup akses efektif ke selat itu setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari menewaskan sejumlah pejabat tinggi, termasuk pemimpin spiritual Ayatollah Ali Khamenei. Setelah itu, sekitar selusin kapal yang terjebak di kawasan tersebut menjadi sasaran serangan sebelum akhirnya kedua pihak menyepakati gencatan senjata yang rapuh bulan lalu.

Namun, perundingan damai menjelang serangan terbaru tidak menunjukkan perkembangan berarti. Sejumlah isu penting, seperti pencabutan sanksi Amerika Serikat dalam jangka panjang dan program nuklir Iran, masih belum menemukan titik temu.

Selama bertahun-tahun, Teheran menggunakan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan diplomatik ketika negosiasi mengalami kebuntuan. Selain mengancam jalur pelayaran internasional, Iran juga beberapa kali melancarkan serangan terhadap negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Strategi tersebut dipandang sebagai upaya meningkatkan tekanan terhadap Washington dengan memperluas dampak konflik ke kawasan Timur Tengah. Setelah sebagian besar kemampuan militernya melemah akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran memilih mengandalkan perang asimetris melalui serangan terhadap fasilitas strategis serta gangguan terhadap jalur distribusi minyak dunia.

Meskipun tidak memiliki kedaulatan hukum atas Selat Hormuz, Iran menguasai pesisir utara, sejumlah pulau strategis, dan garis pantai yang memungkinkan IRGC memantau sekaligus mengancam kapal yang melintas.

Dalam operasinya, Iran memanfaatkan kapal cepat, rudal pantai, ranjau laut, dan drone untuk mengganggu kapal tanker. Taktik tersebut dinilai mampu mengganggu pasokan energi global tanpa harus terlibat dalam pertempuran laut berskala besar.

Sejumlah laporan juga menyebut Iran mulai mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS atau sekitar Rp36 miliar kepada setiap kapal yang ingin memperoleh jaminan keamanan saat melintasi Selat Hormuz. Kebijakan tersebut menuai kritik dari pakar maritim yang menilainya sebagai tindakan ilegal.

Iran tetap bersikeras kapal-kapal menggunakan jalur pelayaran yang ditetapkannya di wilayah perairan utara, sementara Amerika Serikat mendukung rute yang berada lebih dekat ke wilayah Oman.

Di sisi lain, tekanan terhadap Iran juga meningkat. Gedung Putih menerapkan blokade laut di Selat Hormuz yang menghambat ekspor minyak Iran, sehingga mengancam salah satu sumber utama pendapatan negara tersebut.

Selama ini Teheran masih mampu mengekspor minyak ke Cina meski berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Pengiriman dilakukan melalui armada tanker bayangan yang sering berganti bendera, mematikan sistem pelacakan, serta melakukan pemindahan muatan antarkapal untuk menghindari pengawasan.

Namun, setelah pengecualian sanksi dicabut dan blokade laut berpotensi diberlakukan kembali, tekanan terhadap perekonomian Iran diperkirakan semakin berat.

Lembaga kajian Foundation for Defense of Democracies di Washington memperkirakan perang telah menyebabkan kerugian ekonomi Iran mencapai 144 miliar dolar AS. Selain itu, negara tersebut juga kehilangan miliaran dolar akibat terhambatnya ekspor minyak selama blokade berlangsung.

Nilai tukar rial dilaporkan melemah hingga sekitar 1,7 juta rial per dolar Amerika Serikat, sementara inflasi melonjak melampaui 88 persen.

Dalam analisis terbarunya, MARISKS menilai pencabutan pengecualian sanksi terhadap Iran “menggerus fondasi politik” dari kesepakatan damai sekaligus “mengurangi insentif untuk terus menahan diri.”

Perusahaan intelijen maritim itu juga memperingatkan bahwa “kemungkinan terjadinya eskalasi lebih lanjut meningkat secara signifikan.”

Meski Donald Trump menyebut peluang dialog masih terbuka, ia mengatakan Iran dipimpin oleh “orang-orang yang sakit” dan menegaskan tidak ingin lagi berhubungan dengan rezim tersebut.

Seorang pejabat Amerika Serikat yang dikutip Bloomberg menyatakan Teheran harus menunjukkan sikap bertanggung jawab apabila ingin tetap memperoleh manfaat dari nota kesepahaman yang pernah disepakati.

Di sisi lain, Iran tetap mempertahankan sikap keras. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf menulis di X: “Era intimidasi dan pemerasan telah berakhir. Cara itu tidak akan membawa hasil. Kami tidak akan menyerah.”

Di tengah lonjakan harga minyak sekitar lima persen akibat eskalasi terbaru, sejumlah analis menilai serangan tambahan Amerika Serikat belum tentu mengubah pendekatan Iran.

“Sebaliknya, langkah itu justru berisiko menjauhkan kedua pihak dari hasil perundingan yang … tampaknya masih menjadi pilihan Washington maupun Teheran,” tulis Dennis Citrinowicz, peneliti tamu di lembaga kajian Atlantic Council, melalui akun X. (*)