Vietnam Berlakukan UU Kependudukan Baru, Dorong Peningkatan Angka Kelahiran

Infobenua.com – Pemerintah Vietnam resmi menerapkan Undang-Undang Kependudukan pertama mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk mendorong peningkatan angka kelahiran di tengah tren penurunan fertilitas. Meski demikian, sejumlah pakar menilai tantangan yang dihadapi negara tersebut tidak hanya sebatas menaikkan jumlah kelahiran, tetapi juga mempersiapkan sistem ekonomi dan perlindungan sosial menghadapi populasi yang semakin menua.

Regulasi baru tersebut menghadirkan berbagai insentif bagi keluarga. Perempuan yang masuk dalam kelompok sasaran akan memperoleh tunjangan persalinan minimal sekitar Rp1,2 juta. Selain itu, pekerja perempuan yang melahirkan anak kedua kini mendapatkan cuti melahirkan selama tujuh bulan, bertambah satu bulan dibanding ketentuan sebelumnya. Sementara itu, suami yang istrinya melahirkan anak kedua memperoleh hak cuti ayah selama 10 hari kerja, dua kali lebih lama dari aturan sebelumnya.

Pemerintah juga akan memberikan subsidi pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir kepada kelompok sasaran sebelum cakupannya diperluas secara nasional pada Januari 2027. Di samping itu, keluarga yang memiliki sedikitnya dua anak kandung akan memperoleh prioritas dalam mengakses program perumahan sosial.

Kebijakan tersebut diterapkan setelah Vietnam mencabut kebijakan pembatasan dua anak yang selama bertahun-tahun diberlakukan. Namun, upaya membalikkan tren penurunan angka kelahiran diperkirakan tidak mudah. Pada 2024, tingkat fertilitas Vietnam tercatat hanya 1,91 anak per perempuan, berada di bawah angka penggantian populasi sekitar 2,1 anak per perempuan.

Data Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP) memperkirakan proporsi penduduk usia produktif Vietnam berusia 15–64 tahun akan turun dari 68,6 persen menjadi 63 persen pada 2050. Sebaliknya, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 8,4 persen menjadi 21,2 persen.

Salah satu perhatian utama para pengamat adalah kemungkinan Vietnam memasuki fase masyarakat menua sebelum mencapai tingkat kemakmuran yang memadai. Tahun lalu, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara tersebut baru sekitar 5.000 dolar AS, masih jauh di bawah capaian Jepang, Korea Selatan, maupun Singapura ketika memasuki fase demografis serupa.

“Jika negara-negara menua sebelum menjadi kaya, pertumbuhan ekonomi bisa melambat, sementara ketimpangan pendapatan dan tekanan pada sistem layanan kesehatan dan jaminan sosial bisa meningkat,” kata Bussarawan
Teerawichitchainan, Associate Professor Sosiologi sekaligus Co-Director Pusat Penelitian Keluarga dan Kependudukan di National University of Singapore, kepada DW.com.

“Ini bisa berdampak serius pada kesejahteraan, terutama bagi lansia dengan sumber daya terbatas,” tambahnya.

Fenomena penuaan penduduk juga terjadi di berbagai negara Asia Tenggara, meskipun kecepatannya berbeda. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan Singapura telah memiliki jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun yang melampaui kelompok usia di bawah 15 tahun sejak sekitar 2010. Thailand mencapai kondisi serupa pada pertengahan dekade 2010-an, sedangkan Vietnam diproyeksikan mengalaminya sekitar 2035.

Pertumbuhan jumlah lansia diperkirakan meningkatkan beban pemerintah dalam pembiayaan layanan kesehatan, pembayaran pensiun, dan berbagai program bantuan sosial. Di Vietnam, tantangan ini semakin besar karena perlindungan pensiun dan jaminan sosial belum menjangkau seluruh tenaga kerja, khususnya pekerja sektor informal.

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional belum tentu mampu mengatasi persoalan tersebut. Negara itu telah mulai menyesuaikan sistem kesejahteraan, layanan kesehatan, dan pasar tenaga kerja untuk menghadapi penyusutan jumlah pekerja serta meningkatnya populasi lanjut usia.

Perbedaan kondisi demografis di kawasan juga membuka peluang melalui migrasi tenaga kerja. Thailand selama ini mengandalkan pekerja migran dari Kamboja, Laos, dan Myanmar, yang diperkirakan masih memiliki populasi usia kerja yang tumbuh atau stabil hingga 2050. Kehadiran pekerja migran membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor konstruksi, pertanian, manufaktur, dan layanan perawatan, meski pemerintah juga dituntut memperkuat perlindungan hak mereka.

Singapura pun telah lama memanfaatkan tenaga kerja asing dan imigrasi untuk menopang kebutuhan angkatan kerja, walaupun isu tersebut tetap sensitif secara politik. Berbeda dengan kedua negara itu, Vietnam hingga kini masih memiliki jumlah imigran yang relatif kecil dan belum memperlihatkan kecenderungan menjadikan migrasi sebagai solusi utama menghadapi penuaan penduduk.

Sejumlah analis menilai pendekatan pemerintah perlu bergeser. Fokus kebijakan dinilai seharusnya tidak hanya mengejar peningkatan angka kelahiran, tetapi juga menciptakan kondisi agar masyarakat dapat hidup lebih lama, tetap sehat, dan produktif.

Wiraporn Pothisiri, profesor di Fakultas Studi Kependudukan Universitas Chulalongkorn, mengatakan pembahasan kebijakan di Thailand maupun Vietnam masih banyak berpusat pada target peningkatan kelahiran.

Namun, “angka kelahiran terus turun meski berbagai upaya sudah dilakukan, menunjukkan bahwa rendahnya angka kelahiran didorong oleh perubahan ekonomi dan sosial struktural yang lebih luas yang tidak bisa dibalik hanya dengan kebijakan pro-natalis,” katanya kepada DW.com.

Menurutnya, penurunan fertilitas berkaitan erat dengan urbanisasi dan industrialisasi yang berkembang pesat di Asia Tenggara sejak awal 1990-an.

Pothisiri menilai kebijakan yang lebih efektif adalah membantu keluarga mencapai jumlah anak yang diinginkan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas tenaga kerja.

“Tidak seperti peningkatan angka kelahiran yang manfaat ekonominya baru akan terasa setidaknya dua dekade ke depan, menekan angka kematian yang sebenarnya bisa dicegah dapat segera memperkuat ketahanan demografis dengan menjaga angkatan kerja yang ada dan masa depan, terutama di negara-negara dengan kesenjangan kematian yang bisa dihindari yang besar,” tambahnya.

Pendekatan tersebut dinilai memerlukan investasi pada layanan penitipan anak, dukungan keluarga, layanan kesehatan preventif, kebijakan pensiun yang lebih fleksibel, hingga pengembangan teknologi yang memungkinkan lansia tetap hidup mandiri.

Teerawichitchainan menilai negara yang lebih siap menghadapi perubahan demografi adalah mereka yang menganggap penuaan sebagai transformasi sosial, bukan semata persoalan rendahnya angka kelahiran.

Ia mencontohkan Singapura yang mengombinasikan berbagai kebijakan.

“Singapura menggabungkan upaya meningkatkan angka kelahiran dengan kebijakan penuaan aktif, pelatihan ulang tenaga kerja, perpanjangan masa kerja, perencanaan layanan kesehatan, dan jalur imigrasi yang berbeda untuk tenaga profesional maupun pekerja kelas menengah dan bawah.”

Pandangan serupa disampaikan Aris Ananta, profesor ekonomi di Universitas Indonesia.

“Semua orang ingin hidup lebih lama. Ya, ada tantangannya, tapi kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan,” kata Aris Ananta kepada DW.com.

Ia menilai pemerintah perlu mendorong konsep penuaan aktif dan sehat agar masyarakat tetap produktif pada usia lanjut, termasuk dengan membuka kesempatan bekerja lebih lama sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap perekonomian akibat berkurangnya jumlah angkatan kerja.

Menurut Ananta, jika strategi tersebut berhasil diterapkan, batas usia yang dianggap tua dapat bergeser.

“tua” tidak lagi dimulai pada usia 60 atau 65, melainkan pada 70, 75, bahkan 80, kata Ananta.

Pendekatan itu dinilai tidak sepenuhnya menghilangkan tantangan demografis, tetapi dapat mengubah orientasi kebijakan dari sekadar mengejar peningkatan angka kelahiran menjadi memastikan masyarakat menikmati usia panjang yang sehat, produktif, dan sejahtera. (*)