Tak Hanya Lindungi Lingkungan, RPPLH Samarinda Atur Pemanfaatan SDA Jangka Panjang

Ket Foto: Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Samarinda, Basuni.

Infobenua.com Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda terus mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen strategis tersebut disiapkan sebagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup sekaligus pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

RPPLH dirancang menjadi acuan pembangunan daerah selama kurang lebih 30 tahun ke depan. Tidak hanya berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan, dokumen ini juga mengatur bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, dipelihara, hingga dicadangkan untuk kebutuhan generasi mendatang.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLH Samarinda, Basuni, mengatakan RPPLH memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang dengan kemampuan lingkungan dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat.

“RPPLH ini mengatur bagaimana pemanfaatan, pengawetan, hingga pencadangan sumber daya alam, termasuk evaluasi dan pemantauan dalam jangka panjang,” ujar Basuni pada Senin (6/7/2026).

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam dokumen tersebut adalah pengelolaan kawasan sungai. Sebagai bagian dari sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis dan sosial penting, sungai akan masuk dalam ruang lingkup pengaturan RPPLH.

“Pendekatan yang digunakan bukan hanya soal perlindungan lingkungan, tetapi juga bagaimana sumber daya alam tetap bisa dimanfaatkan secara bijak tanpa mengurangi keberlanjutannya,” katanya.

Selain mengatur pemanfaatan SDA, RPPLH juga memuat mekanisme evaluasi dan pemantauan kondisi lingkungan hidup secara berkala. Langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah direncanakan.

Saat ini proses penyusunan Raperda RPPLH masih terus berlangsung. Pemerintah Kota Samarinda tengah menghimpun dan menyelaraskan berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyempurnakan substansi dokumen sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD.

Basuni menjelaskan, secara substansi RPPLH Samarinda telah melewati proses verifikasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum dokumen masuk ke pembahasan pada tingkat legislatif daerah.

“Dokumen ini memang belum final karena masih dalam proses pembahasan, tetapi secara substansi sudah diverifikasi pusat dan siap dilanjutkan ke tahap berikutnya bersama DPRD,” tegasnya.

Melalui penyusunan RPPLH, Pemkot Samarinda berharap memiliki arah kebijakan yang lebih jelas dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lebih terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan generasi masa depan.

Penulis Nisnun Editor Eka Mandiri