Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan resmi meluncurkan perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Langkah ini untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, tidak lagi salah alamat apalagi dinikmati orang mampu.
Kick off digelar di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Dome, Selasa (2/6/2026). Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, digitalisasi jadi senjata pemutus mata rantai masalah klasik bansos: data berantakan, penerima ganda, hingga penyaluran meleset.
“Jangan ada orang kaya yang kita subsidi, jangan ada orang mampu yang terima bansos. Insya Allah lewat digitalisasi ini, penerimaan bantuan akan akurat dan tepat sasaran,” tegas Rahmad.
Balikpapan Jadi 1 dari 42 Daerah
Rahmad mengungkapkan, Balikpapan dipercaya sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan proyek percontohan digitalisasi perlinsos.
“Kepercayaan ini bukan hanya kehormatan, tapi tanggung jawab besar yang harus kita jalankan bersama,” ujarnya.
Program ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, termasuk Kemensos dan BPS.
Pendataan Sebulan Penuh, 365 Agen Siaga
Pendataan perlinsos secara digital bakal berlangsung selama satu bulan, mulai 4 Juni hingga 3 Juli 2026. Sebanyak 365 agen perlinsos diterjunkan ke 34 kelurahan dan 6 kecamatan.
Mereka bertugas melakukan registrasi, verifikasi, validasi, hingga menampung sanggahan data masyarakat.
“Para agen ini garda terdepan dalam mendampingi masyarakat,” kata Rahmad.
Setiap kelurahan mendapat 10 agen yang terdiri dari ASN dan mitra Dinas Sosial. Sementara di tingkat kecamatan, ada tambahan 4-5 mitra.
RT Garda Terdepan, Wali Kota Pesan Jangan Pilih Kasih
Rahmad juga meminta para ketua RT, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak terkait menjaga objektivitas. Tidak boleh ada praktik pilih kasih atau bantuan karena kedekatan pribadi maupun keluarga.
“Jangan karena kerabat, jangan karena kedekatan. Kalau memang keluarga kita memerlukan, kita harus turut membantu,” tegasnya.
Menurutnya, RT punya peran vital karena paling tahu kondisi warga di lingkungannya. Mereka membantu memastikan warga yang berhak namun belum terdata bisa masuk sistem.
“Data yang valid akan membantu pemerintah menyusun kebijakan lebih tepat. Jangan sampai warga berhak justru tidak terdata,” ujarnya.
Target Data by Name by Address
Pemkot Balikpapan mendorong digitalisasi data warga agar akurasi penyaluran bansos dan jaminan sosial semakin kuat. Rahmad menargetkan terciptanya database by name by address yang akurat, lengkap, dan mudah diperbarui.
“Digitalisasi ini agar pendataan warga dalam program jaminan sosial benar-benar tepat sasaran. Kita ingin tahu secara pasti kondisi masyarakat di setiap wilayah,” pungkasnya.

















Users Today : 676
Total Users : 1319190
Views Today : 1419
Total views : 6431984