Pemdes Diminta Responsif, DPRD Kukar Soroti Penataan Lahan yang Tak Kunjung Tuntas

Foto: Anggota DPRD Kukar, Budi Fahmi.

INFOBENUA. COM, KUKAR – Proses penataan lahan yang berlarut-larut kembali menuai kritik dari Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Budi Fahmi.

Menurutnya, sejumlah persoalan agraria yang dilaporkan masyarakat seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat apabila pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat teknis bekerja selaras.

Fahmi menyampaikan bahwa laporan masyarakat mengenai tumpang tindih lahan dan batas wilayah bukanlah hal baru. Namun, penyelesaiannya yang tidak juga tuntas membuat warga merasa cemas dan tidak memiliki kepastian dalam mengelola tanah mereka.

“Kita tidak ingin masyarakat bingung terus. Masalah lahan ini harusnya cepat selesai kalau semua pihak serius menanganinya,” ujarnya. Kamis (20/11/2025).

Ia menilai bahwa keterlambatan sering terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak kecamatan. Banyak laporan yang menurutnya tidak diteruskan dengan jelas, sehingga masyarakat harus berulang kali datang untuk memastikan progres pengurusan.

Fahmi menekankan bahwa aparat pemerintah desa perlu lebih aktif melakukan verifikasi lapangan. Menurutnya, penyelesaian konflik lahan tidak bisa hanya mengandalkan administrasi di atas meja.

“Kalau ada masalah batas, turun ke lokasi. Ajak warga, ajak BPN. Jangan tunggu sampai memanas,” tambahnya.

Menurut Fahmi, ketidakpastian lahan bisa berdampak luas pada perencanaan pembangunan desa. Mulai dari akses jalan, fasilitas umum, hingga program bantuan pertanian, semuanya membutuhkan kejelasan status lahan.

Ia menegaskan bahwa DPRD siap memfasilitasi dialog antar-pihak apabila diperlukan. Namun ia berharap pemerintah desa dapat menuntaskan masalah di tingkat awal sebelum berujung menjadi konflik yang lebih besar.

Fahmi pun meminta agar perangkat desa tidak ragu meminta pendampingan teknis apabila merasa kesulitan dalam mengelola administrasi pertanahan. Baginya, pelayanan publik yang jelas dan transparan adalah hak warga.

“Kepastian lahan itu penting. Jangan sampai masyarakat jadi korban ketidakberesan administrasi,” tutupnya. (Adv/Rd)