14 Keluhan Pedagang Pasar Pagi Dibedah, DPRD Samarinda Siapkan Pembahasan Lanjutan

Foto Saat RDP Komisi 11 Dengan Disdag

Infobenua.com Samarinda – Beragam persoalan yang masih dirasakan pedagang Pasar Pagi Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.

Sebanyak 14 poin keluhan yang disampaikan pedagang mulai dibedah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencari langkah penyelesaian yang dapat diterapkan di lapangan.

Pembahasan berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Samarinda bersama Dinas Perdagangan (Disdag), Selasa (1/9/2026). Forum tersebut juga menghadirkan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Inspektorat serta perwakilan pedagang dari sejumlah lantai Pasar Pagi.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan daftar persoalan yang diterima DPRD tidak hanya berasal dari dokumen tertulis. Sejumlah pedagang juga menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai situasi pasar.

“Ada 14 permasalahan yang disampaikan secara tertulis, kemudian ada juga yang disampaikan langsung dan dibahas bersama. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, nanti dinas terkait akan berdiskusi dan menelaah kembali,” kata Iswandi.

Menurut Iswandi, keterlibatan pedagang dari berbagai lantai menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menentukan persoalan mana yang membutuhkan penanganan cepat dan mana yang harus melalui kajian lebih lanjut.

Sejumlah kebutuhan fasilitas turut muncul dalam pembahasan. Di antaranya usulan penambahan tangga, penyediaan eskalator berjalan di area luar gedung, hingga fasilitas lain yang dinilai dapat menunjang aktivitas pedagang dan pengunjung.

“Dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan, saya akan mengumpulkan kembali dinas-dinas tersebut, termasuk membahas usulan seperti eskalator berjalan di area outdoor, penambahan tangga, dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.

Iswandi menjelaskan, setiap usulan tidak bisa langsung direalisasikan tanpa melihat aspek teknis dan kewenangan masing-masing instansi. Khusus persoalan yang berkaitan dengan bangunan dan fasilitas fisik, Dinas PUPR akan melakukan penilaian untuk melihat kemungkinan penerapannya.

Komisi II juga meminta komunikasi antara pedagang dan pemerintah terus dijaga. Menurut Iswandi, keterbukaan dalam menyampaikan persoalan menjadi modal penting agar penyelesaian tidak berhenti pada perdebatan, tetapi berlanjut pada langkah konkret.

“Yang terpenting dari pertemuan tadi adalah suasananya sudah mencair. Semua pihak sudah bisa duduk bersama. Sekarang kita bicara solusi dan hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi pengembangan Pasar Pagi,” tegasnya.

DPRD Samarinda berencana kembali menggelar pembahasan bersama OPD terkait dalam dua hingga tiga pekan mendatang. Pertemuan lanjutan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi hasil telaah teknis sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan terhadap masing-masing persoalan.

Dengan mekanisme tersebut, 14 poin aspirasi pedagang diharapkan tidak sekadar menjadi catatan dalam RDP. DPRD ingin setiap persoalan memiliki arah tindak lanjut yang jelas sesuai tingkat kebutuhan, kewenangan, serta kemampuan pemerintah daerah.

Penulis: Dani
Editor : Eka mandiri