Teks foto: Wali kota Samarinda Andi Harun

Infobenua.com.Samarinda —Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan perjuangan pemerintah daerah untuk meminta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada pemerintah pusat tidak boleh dibangun dengan retorika politik.

Menurutnya, usulan daerah hanya akan mendapat perhatian jika disertai data, analisis, dan kajian teknokratik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan itu disampaikan Andi Harun saat menanggapi rencana seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur bertemu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyusul proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah. Ia mengaku siap ikut dalam agenda tersebut, namun menegaskan pendekatan yang digunakan harus berbasis fakta.

“Kalau didukung oleh naskah akademik secara teknokratik, saya ikut bersama-sama. Tapi kalau menggunakan narasi perlawanan, diksi itu tidak bijaksana. Karena kita ini satu pemerintahan dari pusat sampai daerah,” kata Andi usai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).

Andi menilai pemerintah pusat tidak akan mengambil keputusan hanya karena adanya tekanan politik dari daerah.

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah bukti bahwa kemampuan fiskal daerah memang belum mampu menutup kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan.

“Kalau hanya datang dan bersuara secara narasi politik, saya tidak ikut,” tegasnya.

Ia mengatakan setiap usulan tambahan TKD harus dibangun di atas potret nyata kondisi APBD. Daerah, kata dia, harus mampu menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia telah diarahkan untuk kebutuhan prioritas, tetapi masih belum mencukupi.

“Kalau kita mampu menghadirkan potret APBD kita, bahwa kita sudah belanja untuk hal-hal prioritas tetapi memang belum cukup, dan itu didukung dokumen teknokratik, itulah yang akan didengarkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Andi, pemerintah pusat juga memiliki mekanisme untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran setiap daerah. Karena itu, tidak semua permintaan tambahan anggaran otomatis akan dikabulkan.

Ia menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku kesulitan membiayai kebutuhan dasar, mulai dari belanja pegawai hingga pelayanan publik.

“Jangan menganggap pemerintah pusat tidak mengevaluasi kita. Bisa saja ada daerah yang mengeluh APBD-nya kurang, tetapi sebenarnya persoalannya karena kualitas belanjanya belum diarahkan pada prioritas pelayanan publik,” katanya.

Di sisi lain, Andi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mempertemukan seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi membahas kondisi fiskal.

Ia mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Ia bahkan mengusulkan agar rapat koordinasi serupa digelar secara berkala dengan pembahasan yang lebih spesifik, mulai dari penguatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan keuangan, hingga pembangunan infrastruktur.

“Kalau bisa rakor secara tematik dilakukan tiap bulan. Dengan sinergi antara provinsi, kabupaten, dan kota, tantangan yang kita hadapi bisa diatasi bersama,” ucapnya.

Namun, Andi mengingatkan agar setiap rapat koordinasi tidak berhenti pada pembahasan semata.

Ia meminta forum tersebut harus menghasilkan keputusan dan langkah konkret yang dapat diperjuangkan bersama di hadapan pemerintah pusat.

Ia meyakini peluang daerah memperoleh tambahan dukungan fiskal akan lebih besar apabila seluruh usulan disusun berdasarkan data yang kuat, bukan sekadar penyampaian aspirasi.

“Kalau data kita kuat, mungkin satu jam saja kita berjuang di pusat sudah ada jawaban. Karena nanti yang berbicara bukan kita, tetapi datanya,” demikian Andi Harun.

Penulis Frida editor Eka mandiri