Wilson Lalengke Soroti Moralitas Kepemimpinan dan Pendidikan Karakter di Tengah Polemik Ijazah Gibran

Infobenua.com — Polemik mengenai kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong alumnus PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, menyampaikan kritik terhadap moralitas kepemimpinan nasional dan efektivitas pendidikan karakter di Indonesia.

Wilson, yang pernah menjadi guru Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn), menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan nilai kejujuran, etika, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat maupun penyelenggaraan negara.

Dalam pernyataan pers yang diunggah ke sejumlah grup WhatsApp pada Kamis (8/10/2026), Wilson menghubungkan kontroversi seputar ijazah penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) Gibran dengan persoalan integritas pejabat publik. Ia juga menyinggung polemik mengenai ijazah mantan Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pandangan tersebut disampaikan Wilson dalam kapasitasnya sebagai pemerhati pendidikan moral dan etika. Ia menilai kepemimpinan nasional semestinya mencerminkan nilai kejujuran dan keadilan, bukan semata-mata menjadi sarana memperoleh kekuasaan, kekayaan, dan popularitas.

Wilson, yang menempuh pendidikan pascasarjana bidang Etika Terapan di Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linköping, Swedia, juga menyoroti peran lembaga pendidikan dalam membentuk karakter peserta didik.

Menurut dia, kontroversi yang melibatkan pejabat publik seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi pembelajaran moral dan agama sejak jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah. Ia berpendapat, pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga harus membangun integritas dan tanggung jawab dalam tindakan.

Dalam perspektif filsafat pendidikan, Wilson mengacu pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang menempatkan pembentukan karakter sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Ia menilai ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan perilaku seseorang perlu menjadi bahan refleksi bagi dunia pendidikan.

Soroti hubungan kualitas pendidikan dan kepemimpinan

Wilson juga mengaitkan kualitas kepemimpinan dengan kondisi intelektual masyarakat. Dalam pernyataannya, ia merujuk pada informasi yang menyebutkan rata-rata skor IQ penduduk Indonesia berada di angka 78. Namun, angka tersebut tidak disertai sumber data terperinci dalam materi pernyataan yang tersedia sehingga memerlukan verifikasi independen.

Wilson kemudian menyampaikan penilaiannya mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden.

“Sosok Wakil Presiden Gibran merupakan simbol yang merepresentasikan tingkat kecerdasan rata-rata rakyat Indonesia saat ini. Kita mungkin kesal, marah, dan enggan menyatakannya secara terbuka, namun kenyataan tersebut tetap tidak berubah, dan sulit dibantah,” tulis Wilson dalam pernyataan persnya.

Pernyataan itu merupakan pandangan pribadi Wilson. Klaim mengenai tingkat pendidikan Gibran dan hubungannya dengan kecerdasan masyarakat tidak dengan sendirinya membuktikan kondisi intelektual seluruh penduduk Indonesia. Demikian pula, penilaian mengenai kualifikasi pendidikan pejabat publik perlu merujuk pada dokumen resmi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam argumentasinya, Wilson turut mengutip pemikiran Joseph de Maistre mengenai hubungan antara karakter suatu masyarakat dan pemimpin yang dihasilkannya. Ia memandang kualitas kepemimpinan sebagai salah satu aspek yang perlu dievaluasi dalam upaya memperbaiki kehidupan demokrasi.

Dorong reformasi pendidikan dan integritas pemimpin

Sebagai langkah perbaikan, Wilson mengusulkan penguatan literasi kritis, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, serta pembelajaran etika yang menekankan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga menekankan pentingnya membangun karakter yang menjunjung kejujuran, keberanian, keadilan, dan tanggung jawab. Menurut pandangannya, nilai-nilai tersebut perlu menjadi bagian nyata dari proses pendidikan, bukan sekadar materi hafalan.

Gagasan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf pendidikan John Dewey mengenai pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan demokrasi. Masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan memahami tanggung jawab kewarganegaraan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas kehidupan demokratis.

Wilson selanjutnya menekankan perlunya standar integritas yang kuat bagi para pemimpin nasional. Ia berpandangan bahwa pejabat publik harus bersedia mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada masyarakat, termasuk ketika menghadapi kritik terhadap kinerjanya.

Melalui evaluasi pendidikan, penguatan karakter, dan peningkatan akuntabilitas kepemimpinan, Wilson berharap Indonesia dapat membangun kehidupan publik yang lebih menjunjung etika serta menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)