Wilson Lalengke Desak Audit Independen Bantuan Pengungsi Sahrawi di Kamp Tindouf

Infobenua.com, Jakarta — Dugaan penyalahgunaan bantuan kemanusiaan dan penipuan investasi yang merugikan masyarakat di Kamp Tindouf, Aljazair, mendorong Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional mengambil langkah konkret untuk melindungi pengungsi Sahrawi.

Wilson menilai, dugaan penyelewengan dana bantuan dan kerugian finansial yang dialami warga memperlihatkan perlunya pengawasan independen terhadap pengelolaan bantuan kemanusiaan di kamp tersebut. Ia juga mendesak agar keselamatan, hak, dan kesejahteraan para pengungsi menjadi prioritas dalam penanganan krisis.

Salah satu kasus yang disorot berkaitan dengan perusahaan Infravest for Contracting and Investment, yang dilaporkan beroperasi di Kamp Tindouf sejak 2022 di bawah kepemimpinan Sallamou Abba Ali. Perusahaan tersebut diduga menjalankan skema investasi menyerupai Ponzi yang menyebabkan kerugian bagi warga, pedagang, dan koperasi lokal di kamp Rabouni dan Chahid El Hafed.

Naskah sumber memperkirakan total kerugian mencapai 886 miliar dinar Aljazair atau sekitar US$6,6 juta. Namun, angka kerugian, mekanisme investasi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab memerlukan verifikasi melalui dokumen keuangan dan proses hukum yang independen.

Keberadaan perusahaan tersebut di kawasan Kamp Tindouf yang disebut memiliki pengamanan ketat juga memunculkan dugaan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain. Meski demikian, dugaan keterlibatan pejabat dalam struktur Front Polisario belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang terverifikasi.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pengelolaan bantuan kemanusiaan dan program medis di Italia. Fatima Mahfoud, yang dikenal sebagai perwakilan Front Polisario di Roma, disebut dalam laporan yang dikutip naskah sumber terkait dugaan pengendalian aliran bantuan tanpa pengawasan independen.

Sejumlah aktivis Sahrawi dan media independen, termasuk Mediterranews, dilaporkan mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut. Mereka menduga sebagian bantuan publik dan dana amal yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan berisiko disalahgunakan. Tuduhan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab.

Menanggapi berbagai laporan itu, Wilson menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi pengungsi Sahrawi yang bergantung pada bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

“Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf akan semakin bahaya, terancam, dan sangat rentan akibat keserakahan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Bantuan kemanusiaan yang menjadi sandaran hidup rakyat justru ditilap dan dijadikan ajang memperkaya diri oleh pimpinan milisi Polisario,” tegas Wilson Lalengke dari Jakarta, Sabtu, 26 September 2026.

Wilson selanjutnya meminta PBB dan negara-negara donor mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan agar dana dan barang yang diberikan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengusulkan audit independen, verifikasi data penerima, serta distribusi bantuan dengan pengawasan ketat lembaga internasional.

“Dunia internasional tidak boleh lagi berdiam diri atau sekadar menyalurkan bantuan yang ujung-ujungnya dirampok. Saya kembali mendesak dunia untuk segera mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf! Pulangkan seluruh warga pengungsi Sahrawi ke tanah air mereka yang aman, damai, dan sejahtera di wilayah Sahara Maroko,” desak Petisioner HAM PBB tahun 2025 itu lantang.

Wilson berpandangan bahwa pemulangan pengungsi ke wilayah Sahara Maroko merupakan jalan untuk memulihkan keamanan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ia menggambarkan kawasan tersebut sebagai wilayah yang mengalami perkembangan infrastruktur dan ekonomi di bawah pemerintahan Kerajaan Maroko.

Namun, persoalan pemulangan pengungsi dan penyelesaian sengketa Sahara Barat berkaitan dengan dinamika politik serta proses diplomatik yang lebih luas. Karena itu, setiap kebijakan pemulangan perlu mempertimbangkan keselamatan, hak, pilihan, dan kondisi para pengungsi, serta perkembangan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Transparansi bantuan menjadi perhatian internasional

Dugaan penyelewengan bantuan di Kamp Tindouf juga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas lembaga dan kelompok yang mengelola sumber daya untuk masyarakat rentan. Dalam kerangka tata kelola kemanusiaan, transparansi keuangan, verifikasi penerima, dan mekanisme pengaduan merupakan unsur penting untuk mencegah penyalahgunaan bantuan.

Gagasan tersebut dapat dikaitkan dengan teori kontrak sosial John Locke, yang menempatkan perlindungan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Sementara itu, pemikiran Aristoteles mengenai kesejahteraan bersama menekankan bahwa penyelenggaraan kehidupan politik semestinya diarahkan pada kebaikan masyarakat.

Perspektif Hannah Arendt mengenai banalitas kejahatan juga dapat digunakan untuk memahami risiko pembiaran terhadap praktik yang merugikan kelompok rentan. Dalam konteks bantuan kemanusiaan, lemahnya pengawasan dan tidak adanya pertanggungjawaban yang memadai dapat memperbesar risiko penyalahgunaan sumber daya.

Atas dasar itu, evaluasi terhadap pengelolaan bantuan di Kamp Tindouf dinilai perlu melibatkan lembaga internasional, negara donor, dan pihak independen. Pemeriksaan harus mampu menelusuri aliran dana, mengidentifikasi penerima manfaat, serta memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap pengungsi Sahrawi pada akhirnya membutuhkan langkah yang berorientasi pada keselamatan dan martabat manusia. Audit independen, penegakan hukum yang adil, dan distribusi bantuan yang transparan menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan internasional mencapai masyarakat yang menjadi sasaran program. (*)