Warga Pelosok Kaltim Kelola Listrik Surya Secara Mandiri, Pemprov Percepat Akses Kelistrikan Desa

Foto: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto

Infobenua.com, Samarinda — Keterbatasan jaringan listrik di sejumlah wilayah terpencil Kalimantan Timur mendorong masyarakat membangun pola kemandirian energi melalui pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal. Skema tersebut dijalankan dengan sistem iuran rutin warga untuk menjaga operasional listrik tetap berjalan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, mengatakan hingga saat ini masih terdapat desa yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan listrik negara karena kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur.

Menurutnya, pada tahun ini intervensi perluasan layanan kelistrikan dilakukan terhadap 34 desa dari total 72 desa yang sebelumnya belum memperoleh akses listrik. Sementara desa yang belum terjangkau jaringan PLN saat ini didukung melalui penyediaan sarana pra-PLN berbasis PLTS komunal.

“Tahun ini PLN mengintervensi desa yang belum berlistrik sebanyak 34 dari 72 desa yang belum berlistrik, sehingga akhir tahun menyisakan 38 desa yang kini telah dibantu sarana pra-PLN berupa PLTS komunal,” ujarnya.

Ia menjelaskan masyarakat di wilayah tersebut turut mengambil peran menjaga keberlangsungan layanan dengan melakukan iuran bulanan yang rata-rata mencapai Rp50 ribu per rumah.

Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung biaya operasional, termasuk perawatan instalasi dan tenaga yang bertugas memastikan sistem panel surya tetap berfungsi optimal.

Bambang menegaskan sebagian desa yang belum terjangkau listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar dengan kondisi medan yang belum memungkinkan pembangunan jaringan konvensional.

“Sisa desa yang belum berlistrik tersebut merupakan kawasan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar yang sulit dijangkau jaringan konvensional PLN,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan pendekatan bertahap melalui pengembangan energi alternatif sebagai solusi transisi sebelum jaringan utama dapat masuk sepenuhnya ke wilayah tersebut.

Menurutnya, kehadiran PLTS komunal tidak hanya menghadirkan akses penerangan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat desa.

“Total kapasitas listrik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada saat ini mencapai 1.086 Megawatt dengan tingkat beban puncak 928 Megawatt,” jelas Bambang.

Sementara itu, salah satu pengelola listrik komunal di Kampung Malahing, Bontang, Nasir Lakada, mengaku keberadaan PLTS telah membantu kebutuhan masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan penerangan rumah tangga, pasokan listrik juga mulai dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi lain seperti sektor pariwisata berbasis masyarakat.

“Bersyukur, PLTS ini membantu operasional warga kampung yang sebagian besar adalah nelayan. Listrik ini digunakan untuk penerangan warga dan juga sebagian untuk keperluan pariwisata sebagai pendapatan tambahan kampung,” ungkapnya.

Berdasarkan data pemerintah daerah, dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur, sebanyak 966 wilayah telah menikmati layanan listrik selama 24 jam. Pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan akses terus dilakukan agar cakupan elektrifikasi dapat semakin merata dalam beberapa tahun mendatang.

Penulis : Nurfa | Editor: Redaksi