Tuntutan Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Anggota DPRD Kukar, Idham Ingatkan PT MIL tentang Etika Sosial

Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kukar Muhammad Idham.

INFOBENUA.COM, KUKAR – Polemik tanam tumbuh milik warga di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, kembali mencuat dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).

Sorotan utama mengarah ke PT Mitra Indah Lestari (MIL), perusahaan yang dinilai belum menunaikan tanggung jawab sosial terhadap tanaman warga yang terdampak aktivitas mereka.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyatakan bahwa persoalan ini bukan hanya soal nilai ekonomi, tapi juga menyangkut etika perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Tanam tumbuh yang lebih dulu ada, menurutnya, tak bisa diabaikan begitu saja hanya karena status lahan belum final.

“Kalau perusahaan menikmati hasil dari lahan, mestinya juga siap memberi ganti terhadap apa yang sudah ditanam warga,” terang Idham pada Infobenua.com, pada Kamis (10/7/2025).

Dalam hal ini, kata dia, keberadaan tanam tumbuh merupakan bentuk keringat masyarakat yang tak bisa diukur semata-mata dari aspek legalitas kepemilikan lahan. Sekalipun tanah tersebut masuk dalam kawasan kelompok tani atau masih dalam sengketa, tanaman yang ada tetap harus dihargai.

Di sisi lain, Idham juga mengingatkan warga agar bersatu dalam menyuarakan haknya. Perbedaan pendapat antarkelompok hanya akan mengaburkan persoalan dan mempersulit upaya mediasi.

“Kalau sikap masyarakat terpecah, penyelesaiannya akan terus tarik-ulur. Harus ada satu suara supaya solusi cepat dicapai,” ujarnya.

Idham menekankan bahwa ganti rugi bukanlah semata perkara nominal. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas keberadaan mereka di wilayah masyarakat.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di wilayah warga tak cukup hanya menaati aturan teknis, tetapi juga perlu mengedepankan etika sosial dan kemanusiaan.

“Kalau pun belum bisa mengganti secara penuh, minimal akui dulu ada yang perlu dihargai. Jangan seolah-olah masyarakat tak pernah ada di sana,” jelasnya.

Maka dari itu, Ia berharap, PT MIL tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai keadilan dan kepedulian sosial.

“Perusahaan jangan hanya untung dari tanah orang, tapi juga belajar bertanggung jawab atas dampaknya. Itu baru namanya beretika,” tutup Idham. (Adv)

penulis farit editor Eka mandiri