Tunggakan Proyek Rp400 Miliar, DPRD Samarinda Minta Pemkot Segera Bayar

Teks foto:Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

Infobenua.com Samarinda —Utang Pemerintah Kota Samarinda kepada kontraktor proyek pembangunan tahun 2025 disebut mencapai sekitar Rp400 miliar.

DPRD Kota Samarinda mendesak tunggakan itu segera diselesaikan agar tidak memukul pelaku jasa konstruksi, terutama kontraktor kecil.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengungkapkan, besarnya tunggakan tersebut terungkap saat DPRD memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dalam rapat evaluasi anggaran.

“Saat kami panggil BPKAD, memang ada sekitar Rp400 miliar utang Pemkot yang belum terselesaikan dari kegiatan-kegiatan di tahun 2025,” kata Iswandi di DPRD Samarinda.

Menurutnya, proyek-proyek tersebut sebenarnya telah selesai dikerjakan kontraktor. Namun pembayaran belum dapat dilakukan karena kondisi keuangan daerah terganggu akibat efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Akibat situasi itu, kas daerah disebut mengalami tekanan hingga berdampak pada tertundanya pembayaran sejumlah proyek pembangunan.

“Otomatis anggarannya terganggu dan muncullah utang ini. Proyek itu sudah dikerjakan dan Pemkot wajib membayar,” tegasnya.

Iswandi mengatakan, BPKAD telah menyampaikan komitmen Pemkot Samarinda untuk melunasi seluruh kewajiban tersebut pada tahun anggaran 2026.

Pembayaran rencananya dilakukan secara bertahap dengan skema prioritas berdasarkan besaran nilai kontrak.

“Mereka akan memilah dulu. Mulai dari utang yang nominalnya di bawah Rp1 miliar, kemudian Rp1 miliar ke atas, dan katanya diselesaikan tahun 2026 ini,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD mengaku belum menerima rincian proyek mana saja yang masuk dalam daftar tunggakan pembayaran tersebut.

Hingga kini, dewan masih menunggu data detail terkait jenis proyek, apakah merupakan proyek lama, proyek baru, atau proyek yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Sampai saat ini kami belum menerima itu terdiri dari pengerjaan proyek apa saja. Apakah proyek lama, proyek baru atau proyek yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Iswandi mengingatkan keterlambatan pembayaran berpotensi memukul kontraktor kecil yang bergantung pada arus kas proyek. Ia khawatir kondisi itu memaksa kontraktor mencari pinjaman bank hanya untuk menutup operasional perusahaan.

“Kasihan juga kontraktor ini. Kasihan juga kalau kontraktor kecil harus minjam uang ke bank. Belum lagi bunga cicilannya,” pungkasnya.

Penulis: Frida |Editor: Eka Mandiri