Teks Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo
Infobenua.com, Samarinda– Sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai perlu diperiksa kembali. DPRD Kaltim meminta pemerintah memastikan aset daerah tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Terminal Timbau di Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, mengatakan pemeriksaan aset perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan pemanfaatannya secara menyeluruh. Menurutnya, masih ada aset pemerintah yang belum terpantau dengan baik.
“Pada dasarnya, aset-aset kita memang harus ditinjau kembali. Komisi II juga selalu menanyakan kepada pemerintah provinsi mengenai aset yang dimiliki daerah. Sebab, apa yang terlihat di permukaan belum tentu menggambarkan seluruh kondisi aset yang ada,” ujarnya.
Legislator PAN itu mengaku baru mengetahui Terminal Timbau merupakan aset milik Pemprov Kaltim. Ia menyayangkan jika aset pemerintah tidak dimanfaatkan, terlebih jika dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas.
“Saya sendiri bahkan tidak tahu kalau Terminal Timbau itu milik pemerintah provinsi. Seharusnya aset seperti itu jangan sampai terbengkalai. Sayang kalau tidak dimanfaatkan,” katanya.
Menurut Sigit, persoalan aset daerah tidak hanya ditemukan pada Terminal Timbau. Komisi II DPRD Kaltim juga memantau sejumlah aset lainnya, termasuk Mall Lembuswana di Samarinda dan fasilitas puskesmas di kawasan Martadinata, Balikpapan.
Ia menyebut persoalan Mall Lembuswana telah memiliki penyelesaian, sementara proses terkait puskesmas di Balikpapan masih berjalan.
“Seperti Lembuswana, itu sudah ada penyelesaian. Kemudian, masih ada persoalan di Balikpapan, di kawasan Martadinata, yaitu puskesmas yang prosesnya masih berjalan,” ungkapnya.
Sigit menegaskan pemerintah harus memastikan seluruh aset daerah memiliki kejelasan status dan pengelolaan. Aset yang menjadi hak pemerintah perlu diamankan dan dimanfaatkan, bukan dibiarkan terbengkalai atau dikuasai pihak yang tidak berhak.
“Intinya, aset milik daerah harus dikelola dengan baik. Kalau memang itu milik kita, harus kita ambil dan manfaatkan. Jangan sampai dikuasai pihak lain. Sebaliknya, kita juga jangan mengambil hak milik orang lain,” demikian Sigit.
Penulis: Frida | Editor: Eka Mandiri








Users Today : 1918
Total Users : 1662891
Views Today : 4999
Total views : 7226220