Terisolasi, Harga Bahan Pokok di Sandaran Melonjak, DPRD Kaltim Desak Solusi Nyata

Teks foto: Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah

Infobenua.com.Samarinda- Keterisolasian Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, kembali menuai sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi minim akses infrastruktur dinilai menjadi penyebab utama melonjaknya harga kebutuhan pokok sekaligus terbatasnya layanan dasar yang hingga kini masih dirasakan masyarakat setempat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengungkapkan bahwa Sandaran nyaris tidak memiliki akses darat. Seluruh distribusi logistik hanya mengandalkan jalur laut yang dikelola pihak swasta, sehingga ongkos angkut menjadi sangat mahal dan berimbas langsung pada harga barang di tingkat konsumen.

“Distribusi yang sepenuhnya bergantung pada jalur laut membuat biaya tambahan sangat tinggi. Akibatnya, harga bahan pokok di Sandaran jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain,” ujar Syarifatul.

Ia menegaskan, persoalan infrastruktur tersebut bukan hanya menekan daya beli masyarakat, tetapi juga menghambat masuknya penyedia jasa dan kontraktor.

Kondisi ini membuat banyak tender pembangunan kurang diminati, sehingga upaya percepatan pembangunan wilayah menjadi tersendat.

Tak hanya soal logistik, Syarifatul juga menyoroti keterbatasan layanan telekomunikasi di Sandaran. Hingga kini, jaringan komunikasi dan internet belum merata, bahkan beberapa wilayah masih berada di zona blank spot.

“Telekomunikasi saat ini bukan lagi sekadar pelengkap. Ini sudah menjadi kebutuhan dasar, sejajar dengan listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan,” tegasnya.

Menurutnya, meski jumlah penduduk Sandaran tidak sebesar kecamatan lain di Kutai Timur, masyarakat di wilayah tersebut tetap memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan dan pelayanan publik yang layak.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten untuk segera menghadirkan langkah konkret, mulai dari peningkatan akses infrastruktur dasar, dukungan transportasi logistik yang lebih terjangkau, hingga percepatan pembangunan jaringan telekomunikasi.

“Sandaran tidak boleh terus tertinggal. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata agar masyarakat bisa merasakan pembangunan yang adil dan berkeadilan,” pungkas Syarifatul.

Penulis Frida|| Editor Eka Mandiri